Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama bagi masyarakat sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai sekolah dasar sekalipun.

Randahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan. Tidak jarang masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi PAUD, Program kesetaraan Pendidikan Dasar Luar Sekolah, Program Pemberantasan Buta Huruf melalui Keaksaraan Fungsional, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Pendidikan Perempuan, Pogram Pendidikan Berkelanjutan, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program PLS dari, oleh dan untuk masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan daerah setempat. PKBM merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program PLSP ditingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sini diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat (Sihombing, 2001:23).

PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hali ni selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat.

Pengelolaan Warga Belajar

Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan, menurut Hersey dan Blanchard (1982) didefinisikan sebagai berikut: “management as working together with or through people, individual or groups, to accomplish organizational goal” jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2003:1).

Menurut Winarno Hamiseno (Arikunto, 1986:8) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1986:8). Dijelaskan pula bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan perkegiatan. Menurut Hartati (2001:17) pengelolaan warga belajar atau pengelolaan siswa adalah kegiatan pencatatan warga belajar dari proses penerimaan hingga warga belajar tersebut keluar disebabkan karena telah tamat atau sebab lain.

Jadi pengelolaan warga belajar adalah pekerjaan mengatur warga belajar yang meliputi mendaftar, mencatat, menempatkan,  melaporkan dan sebagainya. Secara spesifik, pengelolaan warga belajar Program Kejar Paket B adalah kegiatan pencatatan warga belajar dari proses penerimaan sampai saat warga belajar meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah tamat atau pengaturan suasana belajar di tempat belajar sehingga setiap warga belajar mendapat pelayanan menurut kebutuhannya dan mencapai hasil belajar yang maksimal secara efektif dan efisien.

Permasalahan Warga Belajar Program Kejar Paket B

Program Kejar Paket B setara SLTP mulai dirintis sejak tahun 1989, dan dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1994. dari periode ini dapat dilihat proses pengembangan program ini, seperti perlengkapan program termasuk diantaranya: kurikulum, modul dan petunjuk pelaksanaan atau penyelenggaraan program. Jika dihitung sejak program ini mulai dirintis yaitu tahun 1989, seharusnya program ini telah terbebas dari berbagai permasalahan yang bersifat operasional, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, seharusnya tidak lagi diakibatkan oleh berbagai hal yang bersifat teknis dan operasional. Namun, kondisi yang terjadi saat ini adalah kekurangan ataupun hambatan masih terjadi pada level operasional

Program pendidikan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif pergerakannya sangat cepat, kondisi ini sedikit banyak akan berakibat pada perubahan substansi pada kurikulum maupun materi yang diajarkan pada beberapa program Kejar Paket yang diselenggarakan oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Kejar Paket B setara SLTP.

Dalam pelaksanaan Program Kejar Paket B setara SLTP berbagai permasalahan berkaitan dengan warga belajar yang dihadapai diuraikan di bawah ini:

  1. Lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar sesuai dengan yang dipersyaratkan pemerintah.
  2. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadiran sangat rendah.
  3. Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan.
  4. Motivasi belajar rendah, mereka menganggap dan berpendapat tanpa belajar mereka sudah mendapatkan uang.
  5. Pelaksanaan evaluasi yang kurang baik.
  6. Kesadaran belajar sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dimasyarakat dan aktivitas warga di lingkungannya.

Strategi Pengelolaan untuk Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi permasalahan harus diketahui cukup permasalahannya dan dan menganalisis penyebab timbulnya permasalahan. Dalam pengelolaan program Kejar Paket B khususnya pengelolaan warga belajarnya dapat dilakukan dengan cara pertimbangan atas dasar permasalahannya.

Lokasi tempat tinggal warga belajar yang berjauhan sehingga sulit mendapatkan 40 orang warga belajar untuk dibentuk satu kelompok; untuk mengatasinya diperlukan sistem pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh pengelola untuk mencari warga belajar yang merupakan tahap pertama dalam proses pengelolaan warga belajar. Mencari warga belajar Paket B cukup sulit, namun pengelola sedapat mungkin harus membuat warga masyarakat yang memang membutuhkan program ini menjadi tertarik. Strategi sosialisasi yang berkesan dan menarik sangat perlu direncakan dengan baik oleh pengelola, sehingga warga belajar disamping mendapatkan informasi juga mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Pengelola juga perlu melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang diangap sentral di masyarakat, karena untuk warga belajar di masyarakat pedesaan, peran tokoh masyarakat sangat penting dan cukup berpengaruh sehingga apapun kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat yang bersangkutan akan dituruti oleh anggota masyarakat yang lain (Iis, 2003:107).

Tingkat kehadiran rendah yang merupakan konsekuensi dari kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan mengharuskan mereka bekerja ekstra untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Seperti di ketehui bahwa salah satu karakteristik pendidikan luar sekolah adalah adanya keluesan dalam penentuan waktu pelaksanaan belajar mengajarnya. Untuk meningkatkan kehadiran warga belajar perlu dilakukan perjadwalan yang sesuai dengan kondisi warga belajar dan pemilihan waktu dilakukan semaksimal mungkin dapat diikuti oleh semua warga belajar tanpa harus merugikan mereka dengan meninggalkan pekerjaan, pemilihan waktu ini akan lebih baik jika melibatkan seluruh warga belajar dengan musyawarah agar kesepakatan penjadwalan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama (Iis, 2003:110).

Untuk meningkatkan motivasi belajar cara lainnya dengan mengadakan pelatihan atau kecakapan hidup, disamping mereka mendapatkan materi pelajaran mereka juga memperolah keterampilan dan keterampilan tersebut diusahakan benar-benar menjadi kebutuhan warga belajar dan kalau bisa dapat memanfaatkan potensi yang ada sehingga dengan keterampilan ini dimana sebagian modal atau bahan mentahnya sudah ada dapat meningkatkan ekonomi mereka. Richard M. Steer dalam (Sihombing, 1999: 199) menyebutkan bahwa seseorang akan cenderung ikut serta dalam kegiatan organisasi (proses pembelajaran) hanya terbatas pada anggapan bahwa hasil atau imbalan yang mereka dapatkan sebanding dengan usaha yang mereka lakukan.

Motivasi belajar yang rendah dan anggapan bahwa tanpa belajar mereka dapat mencari uang merupakan permasalahan yang umum dalam pembelajaran Program Kejar Paket B, jadi tugas pengelolaan adalah bagaimana caranya membuat warga belajar menyadari pentingnya pendidikan bagi mereka dan penciptaan suasana belajarpun perlu dilakukan dengan baik agar warga belajar tidak bosan. Pelatihan keterampilan yang sesuai dapat mengurangi anggapan yang tidak benar mengenai arti penting pendidikan bagi mereka.

Dalam kaitan itu perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat dan kadang-kadang juga kurang sesuai. Hal ini pendidik harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para warga belajar. Sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar warga belajar. Menurut Sardiman A. M. (1986: 91) ada beberapa bentuk dan cara menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar, antara lain: 1. memberi angka, 2. hadiah, 3. saingan/kompetisi, 4. ego-involvement, 5. memberi ulangan, 6. mengetahui hasil, 7. pujian, 8. hukuman, 9. hasrat untuk belajar, 10. minat, dan 11. tujuan yang diakui.

Pengelolaan warga belajar selain pada saat penerimaan warga belajar dan pada saat pembelajaran, juga diperlukan pengelolaan hasil dimana permasalahan yang ada pada setiap program Kejar Paket B warga belajar hanya mengikuti proses pembelajaran pada saat ujian saja dan pada saat ujian pun mereka dibantu oleh tutor atau pengawas, jadi evaluasi yang dilaksanakan selama ini kurang baik, seharusnya untuk menghasilkan warga belajar yang lulus dengan baik sebaiknya Program Kejar Paket B  melakukan sistem evaluasi seperti yang terjadi pada pendidikan formal dan dengan pengawasan yang memadai. Sistem evaluasi yang dinilai kurang baik ini cukup memperkuat anggapan bahwa mengikuti Program Kejar Paket B hanyalah untuk mendapatkan ijazah saja tanpa harus mengikuti proses pembelajaran yang baik.

Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan teknis evaluasi atau penilaian akhir hasil pembelajaran tahap akhir nasional (pehabtanas) adalah dimana tidak jarang warga belajar tidak mengikuti ujian, terlambat, ataupun data peserta yang berbeda dan berubah-ubah. Dalam kondisi seperti ini seorang pengelola PKBM harus benar-benar memperhatikan masalah ini, dan mengantisipasinya dengan cara melakukan pendataan warga belajar dengan baik, melakukan pencatatan ulang, meneliti data-data warga belajar secara cermat dan melakukan pemantauan secara rutin untuk mengetahui perkembangan warga belajar yang masih mengikuti program.

Permasalahan terakhir yaitu menyangkut kesadaran warga masyarakat akan pendidikan yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Dilingkungan masyarakat pedesaan yang masih kental dengan nuansa keagamaan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk pendidikan sangat rendah karena pandangan masyarakat yang mengganggap bahwa sekolah atau belajar hanya untuk kepentingan dunia saja dan mereka lebih mengutamakan urusan akhirat (Prasetyo, 2003:112). Kondisi seperti ini dapat diatasi jika pengelola program dapat mempengaruhi tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat disekitarnya akan pentingnya pendidikan. Peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang paling berpengaruh di masyarakat sekitar sangat besar pengaruhnya untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat, untuk itulah kemampuan seorang pengelola untuk mengidentifikasi kondisi sosial budaya dimana program diselenggarakan sangat diperlukan sekali.

Penutup

Dalam pelaksanaan Program Kejar Paket B setara SLTP harus dilakukan pengelolaan yang baik dan terencana dari pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan pelaksanaan program. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal adalah kualitas warga belajarnya, karena warga belajar adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu program pembelajaran, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan warga belajar dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai tahap evaluasi.

Proses pengelolaan warga belajar di PKBM khususnya dalam Program Kejar Paket B, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kelas atau tempat belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif untuk kelancaran proses pembelajaran. Kegiatan ini juga perlu mendapatkan dukungan dari beberapa faktor antara lain: tutor atau fasilitator, pengelola PKBM, tokoh masyarakat, pemerintah, sarana dan prasarana pendukung, dan juga lingkungan sosialnya.

Daftar Pustaka

Arikunto, S., 1986, Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif, CV Rajawali, Jakarta.

Hartati, S., 2001, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, UNY FIP, Yogyakarta.

Hersey, P & Blanchard, K.H., 1982, Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources (4th Ed), Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffts, New Jersey.

Prasetyo, I., 2003, “Pengembangan Program Pelatihan Panatacara Adat Jawa di Dusun Gupak Warak Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.” Skripsi tidak diterbitkan. FIP UNY.

Sardiman. A.M. 1986. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru). Jakarta: CV. Rajawali.

Sihombing, U. 1999. Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan: PD. Mahkota. Jakarta

___________, 2001, Pendidikan Luar Sekolah Masalah dan Peluang, CV Wirakarsa, Jakarta.

Sudjana, 2003, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Depdiknas, Jakarta