Ketika Punya Sertifikat Tanah, Tukang Bakso Bisa Pinjam Modal Usaha ke Bank

Gencarnya program sertifikasi tanah yg dilaksanakan pemerintah pusat di Indonesia nyata-nyatanya bukan hanya tanpa ada argumen. Lebih jauh, program ini diyakini bisa saja program yg punyai multiplayer effect dengan sebutan lain resiko berantai yg positif utk menambah kegiatan perekonomian.

Menteri Agraria serta Tata Area/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengumpamakan, andaikan ada tukang bakso yg berjualan di kota besar lantas butuh modal besar utk usaha, tukang bakso itu dapat ikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Komplet (PTSL) dengan cara gratis dengan mendaftarkan area di desanya.

Bacalah pula : D’Tutorial Bikin Sertifikat Tanah Era Jokowi

Sertifikat tanah yg dipunyai dapat dipakai utk jadikan agunan kala ajukan utang modal usaha ke Bank.

” Asumsikan saja seseorang pedagang bakso butuh modal, tetapi lantaran gak punyai apa-apa serta tanah miliki tanah di desa yg tak membuahkan itu dapat kita sertifikatkan. Jadi pedagang bakso itu beroleh utang KUR maka usahanya dapat berkembang, ” terang dia di Gedung Kementerian ATR, minggu waktu lalu.

Masihlah rendahnya presentase warga perihal perbankan bikin program sertifikasi senantiasa didorong. Tidak hanya menjadi layanan beda biar warga teridentifikasi serta terdata, hal tersebut juga efisien biar warga lebih bankable dengan sebutan lain dapat membuka pelayanan perbankan.

” Dengan sertifikat mereka bakal miliki finansial akses yg bagus (ke perbankan). Disamping itu, oleh karena ada sertifikat itu sangatlah utama lantaran di Indonesia hari ini tingkat perseteruan pertanahan sangatlah tinggi. Bahkan juga sempat ada studi lebih dari 60% perkara pengadilan menyangkut permasalahan tanah. Apabila mau hindarkan perseteruan pertanahan (program) sertifikasi tanah mesti jalan lancar, ” ujar dia

Tidak hanya Membuat kepastian hukum kata Sofyan warga akan tambah tenang.

” Mereka, warga bakal berasa damai serta bangga. Apabila kita ke lapangan menyerahkan sertifikat mereka bahagia. Ada kepastian walau tanahnya kecil. Presiden perhatian kepada permasalahan itu lantaran beliau punyai pengalaman sangat sulitnya urus sertifikat saat jadi pebisnis, ” kata dia.

Baca juga:

Harga Wallpaper Dinding Per Rollharga bangunan

Kabarnya Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah yang Jadi Heboh

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Komplet (PTSL) menjadi siasat pemerintah dalam menyisir semua lokasi biar tanahnya bersertifikat.

Program yg lebih di kenal dengan makna pembagian sertifikat tanah gratis ini mengarah semua susunan warga di daerah yg riskan sengketa tanah berkat sebagian besar masyarakatnya belum pula miliki sertifikat sesaat harga tanahnya senantiasa melambung.

Andaikan warga itu belum pula mendaftarkan tanahnya di Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) jadi pemerintah bakal dengan cara seluruh menyisir lokasi itu dengan program PTSL.

Mau tahu sedetilnya bab program ini? Baca sedetilnya disini :

Mengenai program pendataan sertifikat tanah melalui program PTSL ini akan dikerahkan serentak ke 33 propinsi di Indonesia.

Salah satunya yg miliki jumlah besar merupakan ruangan Jawa Timur banyak 1, 57 juta sektor area, Jawa Barat banyak 1, 27 juta sektor, Jawa Tengah sebabkan 1, 2 juta sektor serta utk ruangan DKI merupakan banyak 50. 000 sektor area dengan 228 salah satunya bakal dibiayai semuanya oleh Pemda.

Dan utk ruangan luar Jawa, Bali beroleh obyek paling besar banyak 270 ribu sektor area, disertai oleh Sumatera Utara 190 ribu sektor area serta Lampung 269 ribu sektor area.

Gencarnya program sertifikasi tanah yg dilaksanakan pemerintah pusat di Indonesia nyata-nyatanya bukan hanya tanpa ada argumen. Lebih jauh, program ini diyakini bisa saja program yg punyai multiplayer effect dengan sebutan lain resiko berantai yg positif utk menambah kegiatan perekonomian.

Menteri Agraria serta Tata Area/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengumpamakan, andaikan ada tukang bakso yg berjualan di kota besar lantas butuh modal besar utk usaha, tukang bakso itu dapat ikuti program PTSL dengan cara gratis dengan mendaftarkan area di desanya.

Sertifikat tanah yg dipunyai dapat dipakai utk jadikan agunan kala ajukan utang modal usaha ke Bank.

” Asumsikan saja seseorang pedagang bakso butuh modal, tetapi lantaran gak punyai apa-apa serta tanah miliki tanah di desa yg tak membuahkan itu dapat kita sertifikatkan. Jadi pedagang bakso itu beroleh utang KUR maka usahanya dapat berkembang, ” terang dia di Gedung Kementerian ATR, minggu waktu lalu.

Masihlah rendahnya presentase warga perihal perbankan bikin program sertifikasi senantiasa didorong. Tidak hanya menjadi layanan beda biar warga teridentifikasi serta terdata, hal tersebut juga efisien biar warga lebih bankable dengan sebutan lain dapat membuka pelayanan perbankan.

” Dengan sertifikat mereka bakal miliki finansial akses yg bagus (ke perbankan). Disamping itu, oleh karena ada sertifikat itu sangatlah utama lantaran di Indonesia hari ini tingkat perseteruan pertanahan sangatlah tinggi. Bahkan juga sempat ada studi lebih dari 60% perkara pengadilan menyangkut permasalahan tanah. Apabila mau hindarkan perseteruan pertanahan (program) sertifikasi tanah mesti jalan lancar, ” ujar dia

Tidak hanya Membuat kepastian hukum kata Sofyan warga akan tambah tenang.

” Mereka, warga bakal berasa damai serta bangga. Apabila kita ke lapangan menyerahkan sertifikat mereka bahagia. Ada kepastian walau tanahnya kecil. Presiden perhatian kepada permasalahan itu lantaran beliau punyai pengalaman sangat sulitnya urus sertifikat saat jadi pebisnis, ” kata dia.

Sertifikat tanah dari program PTSL yg digagas Presiden Joko Widodo dapat dimanfaatkan menjadi agunan atau jaminan utk penyerahan utang modal usaha ke bank.

Perihal tersebut benar-benar jadi ide pemerintah utk mendukung warga menambah perekonomian lewat pasokan modal dari harta yg kurang produktif.

Utk menjawab pertanyaan-pertanyaan pembaca perihal apakah dapat sertifikat PTSL disekolahkan ke bank, Kepala Area Humas Agraria serta Tata Area/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Harison Mocodompit menuturkan, sertifikat tanahyang di keluarkan oleh BPN miliki hak serta keharusan yg sama.

” Jadi gini apabila sertifikat udah di keluarkan oleh kantor pertanahan itu sama. Gak kemungkinan sertifikat itu dapat diterbitkan, apabila dia tak melampaui sekumpulan sistem. Tentang dengan, sertifikat yg di keluarkan lewat PTSL ini sama derajatnya tdk ada yg beda. Apabila jadi, sertifikat kan berkasnya sama. Tetapi apabila saling sudah jadi sertifikat itu sama. Derajat hukumnya ada. Artinha semua hak serta keharusan yg menempel di product itu sertifikat sama, ” kata dia kepadadetikFinance, Senin (26/3/2018).

Horison menuturkan, hal yg tidak sama dari program pembuatan sertifikat itu cuma ada pada waktu pembuatan sertifikat

” Yg ngebedain itu orang yg daftar individu itu pengumumannya agak lama ya kan lantaran tempatnya satu satu. Tetapi apabila yg sertifikat PTSL ini sistemnya sistematis koordinasi dengan warga serta pemerintah daerah di satu lokasi itu lebih cepat dengan tetangga-tetangga lebih ketahuan yg mana saja wilayahnya nah itu dapat lebih cepat, ” terang dia.

Artikel lainnya:

Harga Susu – harga tangki air penguin 5000 liter

Pada Saat Dibilang Palsu oleh Hanafi Rais, Ini Reforma Agraria Jokowi

Waketum PAN Hanafi Rais memanggil, program bagi-bagi sertifikat yg dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi program reforma agraria palsu. Menurut dia, reforma agraria memang merupakan redistribusi area.

Dirjen Penyusunan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan menuturkan, program reforma agraria yg dikerjakan pemerintah sekarang tdk sebatas cuma bersifat bagi-bagi sertifikat tanah. Seperti apa memang program Reforma Agraria Jokowi?

Ia menuturkan, reformasi agraria yg dikerjakan pemerintah merupakan menertibkan tanah-tanah terlantar, baik tanah bersertifikat Hak Faedah Usaha (HGU), Hak Faedah Bangunan (HGB), Hak Gunakan, serta Hak Pengelolaan, yg udah habis saat berlakunya atau tak dipakai sama sesuai peruntukannya.

Tanah itu dicabut izinnya lantas didayagunakan utk keperluan warga menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) serta bakal diberikan ke warga. Hal semacam itu lah yg disebut redistribusi aset.

” Yg diterlantarkan tak dimohon kembali perpanjangannya tak diperbaiki makan ini bakal kita bikin dengan skema reforma agraria kita bakal tambahkan pada warga pada petani pengelola, ” kata dia dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta (29/3/2018).

Ia berikan contoh, kalau ada tubuh usaha yg mengantongi izin penggunaan area berbentuk Hak Faedah Usaha (HGU) seluas 1. 000 ha tanah akan tetapi cuma menggunakan 500 ha saja, jadi HGU 500 ha area yg terlantar bakal dicabut.

Read more:

Harga Kusen AluminiumHarga Pagar Besi per meter

” 500 ha yg tak dipakai, itu lantas kita data serta bakal kita berikan (ke warga), ” sebut dia.

Cuma saja, tanah itu tdk dapat sangat saja diberikan lantaran riskan mengakibatkan sengketa. Karena itu lah, tanah-tanah barusan butuh disertifikasi lebih dahulu saat sebelum diberikan ke warga.

” Itu (sertifikat) utk berikan kapabilitas hukum, ” tegas Ikhsan.

Tahukah Anda Bakal Ada Rusun dan Kantor Nempel Stasiun LRT di MT Haryono

PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta Yayasan Darma Putra KOSTRAD (YDPK) laksanakan penandatanganan persetujuan kerja sama tentang penggunaan serta pengembangan property atas area punya YDPK seluas 7. 475 m2 di MT Haryono Kavling 25P26, Jakarta Selatan.

Penandatanganan ini menjadi usaha ADHI serta YDPK utk penuhi kepentingan media serta prasarana rumah juga perkantoran yg terintegrasi dengan moda transportasi LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

Ketua YDPK Muchammad Imran menuturkan, project kerja sama ini menjadi yg pertama pada Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) dengan YDPK.

” Project pengembangan ini juga menjadi bentuk optimalisasi dari area punya YDPK. Oleh karena ada kerja sama ini dikehendaki, mampu menambah kesejahteraan anggota YDPK dari pengembangan area yg ada, ” kata Imran, Kamis (29/3/2018).

Ide pengembangan area MT Haryono Kav 25P26 itu bakal dimanfaatkan utk pembangunan perkantoran, apartemen, serta ruangan komersial juga layanan penunjangnya. Skema kerja sama memanfaatkan buat hasil (keuntungan share).

Baca juga yuk:

Harga Kitchen SetHarga Kosmetik Make Up

Direktur Paling utama ADHI Budi Harto menyampaikan, pihaknya lewat Departemen TOD & Hotel tawarkan diantara satu pemecahan atas masalah perkotaan di Jakarta serta seputarnya.

” Dengan pengembangan ini, dikehendaki mampu jadi alternatif pilihan rumah buat warga dengan mobilitas yg tinggi, tetapi tetap mampu nikmati rumah di perkotaan, ” kata Budi Harto.

Amrozi Hamidi, General Manager Departemen TOD & Hotel memberi tambahan dalam kerja sama ini, daerah MT Haryono Kav 25P26 bakal diperkembangkan rumah! apartemen, komersial ruangan serta perkantoran.

” Daerah ini bakal ditambahkan dengan bermacam layanan pendukung yg berikan kenyamanan serta keringanan buat penghuni, ” tandas dia.

Nampaknya PUPR Tambah Kriteria Rumah Layak Huni ke Tipe 45

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan revisi Ketetapan Menteri (Kepmen) No 403/KPTS/M/2002 perihal Petunjuk Tekhnis Pembangunan Tempat tinggal Simple Sehat. Revisi itu bakal mengganti beberapa syarat-syarat standard layak huni satu buah tempat tinggal simple sehat.

Direktur Tempat tinggal Umum serta Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana menyampaikan standard ukuran tempat tinggal layak huni bakal ditambah ialah model 45. Menambahkan syarat-syarat ukuran layak huni itu menjadi visi Kementerian PUPR dalam sedia kan tempat tinggal bagus buat warga.

” Apabila layak huni itu, semua tempat tinggal mesti layak huni. Kita cuman, visi kedepannya tempat tinggal sejahtera. Tempat tinggal sejahtera itu tidak hanya 36 juga kelak ada 45 dengan luas tanah yg lebih luas. Tetapi bukan hanya artinya yg ada saat ini dihapuskan. Masih ada. Jadi model 45 itu visi tempat tinggal sejahtera, bagusnya begitu. Tetapi dengan kapabilitas minimnya area dll, yg ada ya masih jalan, ” ujarnya terhadap detikFinance kala dihubungi, Senin (2/4/2018).

Dadang menuturkan, menambahkan syarat-syarat luas tempat tinggal layak huni itu berpedoman terhadap standard internasional, dimana kepentingan area per orang merupakan 11 m2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit 2, 8 m. Mengenai sekarang standard kepentingan luas minimal bangunan serta area utk tempat tinggal simple sehat merupakan 9 m2 per orang.

” Standarnya kan sejauh ini orang itu per orangnya 9 m2, walaupun sebenarnya di luar negeri 11 m2. Mempunyai arti yg bagus itu begitu. Jadi dalam revisi Kepmen ini, visi kita mendirikan tempat tinggal sejahtera. Tetapi peraturan subsidi dll tdk ada pergantian. Jadi yg model 36 masih ada (utk tempat tinggal subsidi), di bawahnya ada juga. Selama penuhi syarat-syarat tekhnis yg berlaku, ” kata Dadang.

Mengenai dalam revisi Ketetapan Menteri (Kepmen) No 403/KPTS/M/2002 ini, kata Dadang akan tambah ke peraturan tekhnis perihal spesifikasi serta material bangunan tempat tinggal ikuti perubahan pembangunan rumah rakyat selama ini. Dalam tempo dua minggu ke depan bakal kembali diselenggarakan konsultasi umum utk sosialisasi menuju penetapan Kepmen yg baru.

Info terbaru:

Harga Pasir 1 ColtHarga Paving Block

” Kepmen itu yg dirapikan bukan hanya keandalan bangunan, keamanan serta keselamatan. Tetapi juga kenyamanan. Kalau lingkungannya mesti komplet, sistim pendukung lingkungannya mesti berguna. Sekurang-kurangnya PSU seperti apa. Serta standar-standar yang lain, ” katanya.

Yuk Simak Berapa Pekerja Proyek Rumah Dp Rp 0 Pondok Kelapa Diupah?

Beberapa pekerja udah berada pada project rumah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur yg termasuk juga dalam program DP Rp 0 punya Pemprov DKI Jakarta. Mereka sekarang cuma standby lantaran pembangunan belum pula di mulai.

Walaupun tdk banyak yg diselesaikan lantaran project belum pula mulai, mereka masih dibayar. Berapakah?

Salah seseorang pekerja di project itu, Taufik menuturkan dalam situasi standby seperti sekarang mereka digaji sebesar Rp 70 ribu perhari. Akan tetapi penghasilan cair tiap tiap dua minggu sekali. Kata dia tiap tiap pekerja di beri penghasilan dengan nilai yg sama.

Penghasilan itu mereka raih dengan berjaga tiap-tiap hari di area project dari waktu 08. 00-17. 00 WIB. Dalam situasi standby mereka kebanyakan melakukan perihal kecil kalau diperlukan. Perumpamaannya pembuatan perabotan safety dimulai dari safety net yg berguna utk menyikapi andaikan ada material yg jatuh maka tertahan disana. Lantas juga udah mulai buat persiapan rambu-rambu peringatan.

” Apabila saya penghasilannya harian, tetapi dibayarnya per dua minggu. Penghasilan satuhari Rp 70 ribu dari jam 08. 00 WIB hingga jam 4-5 sore, ” ujarnya kala melakukan perbincangan dengan detikFinance di area, Selasa (3/4/2018).

Baca juga:

Harga Granit MarmerHarga Kanopi

Menurutnya selama ini tdk ada hambatan dalam penerimaan penghasilan. Tdk ada keterlambatan dalam pemberian penghasilan.

Pekerja beda, Ardiansyah memberikan hal yg sama bahwa sekarang dirinya sendiri diupah perhari Rp 70 ribu. Akan tetapi dia menyampaikan dijanjikan terima penghasilan sama sesuai UMR kala mulai aktif bekerja.

” Bilangnya sich UMR, tetapi kita masihlah per dua minggu gajiannya, ” makin dia.

Tahukah Anda Pembangunan Rumah DP Rp 0 Pondok Kelapa Tancap Gas Medio April

PD Pembangunan Media Jaya lekas selesaikan sistem penyerahan Izin Dirikan Bangunan (IMB) project tempat tinggal DP Rp 0, Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur Dikehendaki hasilnya minggu ini dapat tuntas.

Kepala Area Tehnik Project Klapa Village Wulan menyampaikan pihaknya minggu ini bakal membayar retribusi IMB. Sesudah itu dilaksanakan jadi IMB udah mampu di terima oleh PD Media Jaya bertindak sebagai pengembang yg menyelesaikan project itu berbarengan PT Totalindo Eka Persada Tbk.

” Minggu ini bakal lekas sistem pembayaran retribusi IMB, ” pungkasnya terhadap detikFinance, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Andaikan prosedur itu jalan lancar jadi pertengahan April ini project itu dikehendaki dapat mulai diselesaikan keseluruhan.

” Ya kita tengok kelak, mudah-mudahan saja seluruhnya jalan lancar, ” sebutnya.

Sembari tunggu izin itu keluar, pihaknya udah laksanakan pekerjaan substructure atau pekerjaan di level permukaan tanah. Utk pekerjaan substructure ini pihaknya udah mengantongi izin.

” Pekerjaan kami udah mulai sehabis groundbreaking Januari tempo hari, seperti pekerjaan persiapan, site manajemen, pembersihan, tiang pancang, kami udah ada izin pondasi, ” pungkasnya.

Salah seseorang pekerja project, Taufik juga terima kabar bahwa pekerjaan besar-besaran project itu dilakukan pada pertengahan April.

” Pertengahan April, tanggal 10 kelak mulainya apabila gak salah. Pokoknya bln. ini saja, ” ujarnya kala melakukan perbincangan dengan detikFinance di area.

Baca juga yuk:

Harga GentengHarga Helm INK

Terlebih dahulu, dihubungi dengan cara terpisah, Direktur Paling utama PT Totalindo Eka Persada Tbk Donald Sihombing sekarang lagi tengah dilaksanakan sistem utk beroleh IMB. Sesudah itu semua pekerjaan baru dapat dilakukan.

” Itu perizinan IMB, izin-izin dong. Ini kan gambar kita pelajari. Dahulu kan orang-orang yg buat gambar. Saat ini kita pelajari, ” ujarnya kala dihubungi detikFinance, Jakarta,

Beginilah Progres Proyek Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Jakarta pada Januari udah membuka pembangunan rumah dengan DP Rp 0 bernama Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, serta idenya dapat dipesan mulai April ini.

detikFinance mendatangi area pembangunan project itu, tempo hari, Selasa (3/4/2018). Pasnya waktu 08. 00 WIB, belum pula kelihatan kegiatan pekerja project. Cuma kelihatan tiga hingga empat pekerja. Akan tetapi mereka belum pula mengawali kegiatan.

Bacaan terbaru:

Harga Batu AlamHarga Galvalum

Keseluruhan area utk pembangunan rumah DP Rp 0 ini meraih 1, 4 hektar. Disini akan di bangun dua bangunan rumah vertikal. Cuma saja sekarang sebagian besar area yg dimanfaatkan masihlah bersifat tanah kosong serta di bagian bagian udah dicor.

Alat berat yg kelihatan baru satu buah tower crane. Dia berguna utk mengangkut material, bahan atau konstruksi bangunan dari bawah ke atas.

Di area juga kelihatan berapa model material penunjang project yang lain, semisal beton pembatas jalan, besi-besi panjang, tabung penampungan air, generator pembangkit listrik (genset), serta pasir.

Maka bagaimana progresnya?

Benarkah Gedung ‘Berhantu’ di Kemenkeu Bakal Disulap Jadi Convention Center

Instansi Manajemen Aset Negara (LMAN) miliki ide besar dalam menggunakan aset-aset mangkrak yg dipunyai negara.

Diantara satu aset mangkrak yg akan disulap merupakan Gedung Alexander Andries (AS) Maramis atau yg lebih di kenal dengan gedung Daendels di Kompleks Kementerian Keuangan. Gedung yg di bangun pada 1809 atau 209 th. masa lalu ini bakal jadi convention center lebih pasnya gedung penerima tamu negara.

” Saat ini pekerjaan LMAN merupakan bikin sejenis FS (feasibility study), ini coba mencarikan prospek utk diapakan sich aset ini, apabila awal mulanya bersifat gedung perkantoran jaman Belanda, saat ini bakal pengin apakan? Apakah di bangun gedung kantor, ruko, atau pengin di bangun seperti apa? Itu pekerjaan LMAN saat ini mencarikan prospek itu, ” kata Direktur Paling utama LMAN Rahayu Puspasari kala melakukan perbincangan dengan detikFinance, Jakarta, Senin (4/4/2018).

Dari kajian yg udah dilaksanakan serta melibatkan bermacam ragam pakar ini menyarankan bangunan bersejarah paling besar se-Asia Tenggara ini bakal dikomersilkan jadi convention center. Akan tetapi, set-ulang yg kedepannya dilaksanakan tak lagi mengganti nilai peristiwa gedung.

” Jadi AAM ini merupakan cagar budaya, dia terikat keputusan dengan dalam pelestarian cagar budaya, itu udah ada UU yg mengatur, mempunyai arti apa pun skema komersial yg bakal kita tempuh itu tak bisa tidak mematuhi pakem yg itu, ” ujar dia.

” Perumpamaannya cagar budaya yg dikomersialkan kan banyak tuch, apabila kita tengok seperti Kota Tua, yg lantas dipindahkan jadi manfaat komersil, atau yg jadi museum-museum. Paling akhir semisal heritage ini jadi hotel, ” makin dia.

Gedung AA Maramis yg kondang dengan narasi mistis ini bakal juga dipakai seperti gedung bersejarah di negara-negara beda. Dimana jadi komersil serta akhirnya akan diputarkan dimulai dari ongkos perawatan hingga penerimaan negara.

Ulasan Lainnya:

Harga Plafon Gypsum GRCHarga Batako

” So far tim ini coba menganjurkan, jadi yg namanya diusulkan belum pula dapat di terima, tetapi berapa masukan kita mengarahkan dengan mendahulukan nilai historis serta nilai sama sesuai cagar budaya, kita bakal cobalah convention meeting petinggi negara, ” tutup dia.

Benarkah Gedung ‘Berhantu’ Kemenkeu Bakal Jadi Convention Center

Instansi Manajemen Aset Negara (LMAN) beroleh pekerjaan dari pemerintah utk mengelola kekayaan negara yg datang dari masa Belanda. Kekayaan itu bersifat aset dalam banyak bentuk.

Aset yg dikelola tubuh pelayanan umum ini dimulai dari tanah, ruko, sampai gedung yg miliki nilai peristiwa tinggi. Hingga sekarang aset yg dikelola sebesar Rp 32 triliun.

Artikel terbaru:

Harga Kusen KayuHarga Semen

Pekerjaan LMAN tak sekedar menjaga aset masa Belanda itu akan tetapi mesti dikelola maka berikan peran terhadap negara berbentuk pendapatan negara bukan hanya pajak (PNBP).

Banyak aset yg dikelola oleh oleh tubuh yg berdiri dibawah Kementerian Keuangan ini udah berikan peran berbentuk PNBP. Bahkan juga, LMAN miliki ide utk mengganti gedung ‘berhantu’ yakni Alexander Andries (AS) Maramis jadi convention center dengan sebutan lain tempat pertemuan petinggi negara kedepannya.