Go Blog – Be Smart

From Fiber To Fashion

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASIONAL INDONESIA ABAD 21

LANDASAN FILOSOFI DAN ARAH PENGEMBANGANNYA

oleh : Noor Fitrihana

A. PENDAHULUAN

Putu Sudira (2012)  menyatakan  di banyak negara Pendidikan kejuruan/vokasional (VET) ditempatkan sebagai panglima dalam hal pengentasan masalah-masalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi  warganegaranya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; (Gill, Dar, & Fluitman: 2000:1); dan (9) konservasi budaya dan tradisi lokal.

Slamet PH (2013) menyatakan pendidikan kejuruan  merupakan salah satu instrumen untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya,  pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan ekonomi sehingga tiga pertanyaan berikut harus dijawab dengan tepat, yaitu what to produce, how to produce, and for whom. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan harus pro penciptaan lapangan kerja, pro kegiatan ekonomi, pro pertumbuhan ekonomi, pro pemerataan ekonomi, dan pro kesejahteraan (pro job, pro activity, pro growth, pro distribution, dan pro prosperity) Sedangkan menurut Jalius Jama ( 2010) tujuan pendidikan kejuruan adalah :

  • Education for employment : (pendidikan untuk pekerjaan) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan untuk menjadi tukang yang siap kerja, dan untuk mengetahui serta memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan masalah baru dan dilatih untuk menyelesaikan. Siswa mampu mengembangkan kemampuan, mencari alternatif melanjutkan pendidikan atau bekerja, pemecahannya dan berani untuk mengambil keputusan dalam lingkungan pendidikan sebagai pekerjaannya.
  • Education for employability : (pendidikan untuk kelayakan kerja) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan untuk menjadi tenaga kerja ahli yang profesional, berdedikasi, mengetahui dan memahami serta merespon dengan cepat apa yang terjadi di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan masalah baru dan dilatih untuk menyelesaikan, juga mampu mengembangkan sendiri kemampuannya, mencari alternatif pekerjaan, serta pemecahannya untuk berani mengambil keputusan dengan cepat
  • Education for self-employment : (pendidikan untuk mempekerjakan diri sendiri) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan untuk menjadi usahawan, dan untuk mengetahui, memahami serta membaca peluang usaha yang ada di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan jenis usaha, masalah yang mungkin mucul dilatih untuk menyelesaikannya. Siswa mampu mengembangkan kemampuan, mencari alternatif melanjutkan mengembangkan usahanya, pemecahannya dan berani untuk mengambil keputusan

 

Sukamto (2001), pendidikan kejuruan mencakup semua jenis dan bentuk pengalaman belajar yang membantu anak didik meniti tahap-tahap perkembangan vokasionalnya, mulai dari identifikasi, eksplorasi, orientasi, persiapan, pemilihan dan pemantapan karir di dunia kerja. Batasan pendidikan kejuruan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan identik dengan pendidikan keduniakerjaan.

Dari 4 pendapat diatas sangat jelas bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan untuk mengembangkan  Sumber Daya Manusia guna mendukung kegiatan pembangunan nasional  melalui kegiatan industrialisasi (keduniakerjaan) maupun kewirausahaan sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi suatu negara.

Mengingat peran strategis pendidikan kejuruan dan banyaknya permasalahan pembangunan nasional dan tantangan persaingan global dan dengan berlakunya  masyarakat ekonomi asean (MEA) dan pada tahun 2020  pasar gobal  (WTO) sudah dimulai maka pendidikan kejuruan saat  ini perlu menjadi fokus perhatian utama dalam rangka peningkatan daya saing bangsa menghadapai persaingan global. Permasalahan-permasalahan   yang dikeluhkan tentang input, proses dan output dari pendidikan kejuruan perlu segera dicarikan solusi pemecahannya.

Pendidikan kejuruan saat ini masih jauh dari ideal bahkan  cenderung makin jauh dari harapan masyarakat (Satrio Brojosumantri, 2016). Salah satu bentuk  pendidikan vokasional adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dimana problematika di SMK juga menggambarkan problematika pendidikan kejuruan secara umum.  Rita andriani (2016) mengungkapan 6 permasalahan SMK saat ini adalah  kurikulum SMK yang tidak selaras dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, kualitas lulusan SMK yang rendah sehingga angka pengangguran SMK tinggi, pendirian SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, kurangnya kuantitas dan kualitas guru produktif, minimnya sarana dan prasarana SMK dan ketidaksinergian SMK dengan dunia usaha/dunia industri dan pemerintah. Selamet PH (2013) secara jelas mengurai problematika SMK sebagai berikut :

  1. sebagian besar SMK saat ini hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Fungsi fungsi lain yang juga tidak kalah penting belum dilaksanakan secara maksimal, misalnya pelatihan bagi penganggur, pelatihan bagi karyawan perusahaan, pengembangan unit produksi/teaching factory, industri masuk SMK/teaching industry,lembaga sertifikasi profesi (LSP),  tempat uji kompetensi (TUK), dan pengembangan bahan pelatihan. Akibatnya, sumber daya SMK terutama guru dan fasilitas sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga terjadi idle capacity/under utilization.
  2. Kebanyakan SMK saat ini menyiap kan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Sangat sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan (pengusaha). Padahal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30%  dan yang 70% bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK  harus menyiapkan siswanya untuk menjadi karyawan dan wirausahawan/pengusaha.
  3. SMK kurang cepat tanggap terhadap tuntutan tuntutan pembangunan ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Potensi ekonomi lokal, kekayaan sumber daya natural dan kultural dan persaingan regional dan global belum ditanggapi secara cepat, cekat, dan tepat. Jika demikian, peran SMK terhadap pembangunan ekonomi tidak akan optimal.
  4. Keselarasan antara dunia SMK dan dunia kerja dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisir secara formal. Meskipun telah diterbikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja belum ada. Di masa lalu (1994) ada wadah yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja yaitu Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). MPKN dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan dengan Nomor 0217/U/1994 dan 044/SKEP/KU/VIII/94, tetapi sekarang Lembaga ini tidak aktif.
  5. pembalikan proporsi peserta didik SMA:SMK dari 70%:30% menjadi 30%:70% menuntut penyelenggaraan SMK yang mampu menjamin siswanya untuk 16 memperoleh pekerjaan yang layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, upaya upaya untuk memastikan agar lulusan SMK segera memperoleh pekerjaan merupakan tugas penting SMK, baik melalui pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun melalui program program bimbingan dan konseling kejuruan yang dirancang dengan baik.

 

Masalah utama yang selalu disoroti tentang praktek penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah rendahnya keterserapan lulusan SMK di pasar kerja karena pembelajaran di pendidikan vokasional tidak selaras dengan kebutuhan dan standar DUDI. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pendidikan  kejuruan saat ini yaitu

  1. Kesenjangan kompetensi lulusan, kompetensi guru, sarana prasarana dan teknologi dengan kebutuhan kompetensi dan teknologi yang ada di industri
  2. Kekurangan dan kelebihan lulusan SMK. Bebebrapa  program keahlian tertentu yang sedang populer dibuka di banyak SMK , dan menghasilkan banyak lulusan tetapi kurang terserap di pasar kerja karena pekerjaan yang relevan/industri yang hanya tersedia di kota besar atapun  mengalami kejenuhan. Berapa kekurangan tenaga kerja karena tidak banyak lulusan karena paket keahlian tidak diminati ataupun industri tidak tumbuh dengan baik di sekitar SMK.
  3. Pembukaan  paket keahlian masih belum dilakukan berdasarkan data proyeksi tentang peluang bisnis dan investasi di masa depan baik di tingkat lokal, regional maupun internasional.
  4. Keterlibatan industri dan stake holder terkait dalam penyelenggaraan SMK masih kurang.

Untuk mempercepat pembangunan nasional demi tumbuhnya ekonomi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia  Indonesia maka Presiden Jokowi mengeluarkan inpres nomor 9 tahun 2016 yang mendorong seluruh stakeholder, kementerian terkait dan kepala daerah untuk menciptan kondisi link and match SMK dengan industri dan arah pembangunan nasional di masa depan. Presiden memberikan enam instruksi  yang harus dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu ; 1) membut peta jalan pengembangan SMK; 2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match); 3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan 6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Dengan adanya inpres ini menuntut kementerian pendidikan dan kebudayaan  untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi SMK guna menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Selanjutnya dalam makalah ini akan membahas urgensi revitalisasi pendidikan kejuruan khususnya SMK dari tinjauan filosofi dan arah pengembangnnya.

B. Filosofi Pendidikan Kejuruan

Secara umum filosofi pendidikan di Indonesia di dasari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat “memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya”. Hal ini dianalogkan dengan petani yang hakikatnya dan kewajibannya sama dengan seorang pendidik. Seorang petani hanya memperbaiki tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Petani dapat 100 memperbaiki pertumbuhan tanamannya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat iradatnya padi. Dalam hal ini, Ki Hadjar menganut teori konvergensi terkait ada hubungan antara dasar (faktor bawaan) dengan keadaan (lingkungan). Kedua faktor ini selalu tarik menarik dan akhirnya menjadi satu. Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara sangat menonjolkan pendidikan humanis. Hampir seluruh konsep pendidikannya berpusat pada manusia sebagai makhluk yang merdeka. Hakikat pendidikan adalah memerdekakan manusia. Walaupun pada awalnya tujuan pendidikan bagi Ki Hadjar terkait dengan nasionalisme, yaitu sebuah upaya mencerdaskan rakyat supaya memiliki kesadaran merdeka dari penjajahan Belanda, tetapi kemerdekaan yang dimaksud Ki Hadjar Dewantara adalah merdeka dalam arti luas. Hal ini tampak dalam pernyataannya sebagaimana berikut ini. ”Mendidik anak itulah mendidik rakyat. Keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada jaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua pada waktu kita masih kanak-kanak. Sebaliknya anakanak yang pada waktu ini kita didik, kelak akan menjadi warganegara” Pendapat di atas menunjukkan bahwa menyiapkan warga negara yang baik di masa depan, ditentukan oleh pendidikan di masa kini. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Mendidik berarti mencerdaskan rakyat.Pandangan ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yang merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak diskriminatif hanya untuk segolongan masyarakat saja. Oleh karena tiap negara terjadi dari beberapa golongan-golongan yang masing-masing mempunyai sifat dan kepercayaan sendiri-sendiri, pendidikan harus memahamkan perbedaanperbedaan golongan itu agar terwujudlah azas persatuan yang selaras (harmonis) dan menurut keadaan (natuurlijk) (Dewantara, 1977:3 dalam Rukiyati dan L Andriyani , 2015).

Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa; Pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkunganannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan (Ki Suratman, 1987: 12). Sedang yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang berkembang selama hidupnya. Artinya dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, maka adab kemanusiaan adalah tingkat yang tertinggi. Dari definisi pendidikan tersebut terdapat dua kalimat kunci yaitu;tumbuhnya jiwa raga anak‟ dan „ kemajuan anak lahir-batin‟. Dari dua kalimat kunci tersebut dapat dimaknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rokhani atau berwujud raga dan jiwa. Adapun pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi “ngerti, ngrasa,lan nglakoni” (cipta, rasa, dan karsa). Kalau digunakan dalam istilah psikologi, ada kesesuaiannya dengan aspek atau domain kognitif, domain emosi, dan domain psikomotorik atau konatif (Haryanto, 2014). Konsep tumbuhnya karsa/nglakoni inilah yang dikembangkan lebih banyak pada pendidikan kejuruan

Menurut Tilaar (2000: 40-42) dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, terdapat lima aliran besar, yaitu:

a. Aliran fungsionalisme

Fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa depannya dipersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan. Tokoh dalam aliran ini adalah Durkheim dan Parsons.

b. Aliran kulturalisme

Fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya merekonstruksi masyarakat; pendidikan berfungsi menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Tokoh dalam aliran ini adalah Brameld dan Ki Hadjar Dewantara.

c. Aliran kritikal

Ada dua kelompok aliran kritikal yaitu penganut teori konflik dan teori kritikal. Bagi penganut teori konflik, fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan, untuk mengupayakan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas. Tokohnya adalah Marx dan Bowels. Sedangkan bagi penganut teori kritikal, fungsi pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas dengan mengembangkan keaksaraan kritikal bagi rakyat banyak. Tokohnya adalah Freire, Gyroux dan Vygotzky.

d. Aliran interpretatif

Tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Untuk masa depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elite dan rakyat jelata yang miskin. Tokoh dalam aliran ini adalah Bernstein.

e. Aliran pascamodern

Pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Tokoh dalam aliran ini adalah Derrida, Foucault dan Gramsei.

Menurut Ackerman dan Alscott dalam bukunya “The Stakeholder Society”, sebagaimana yang dikutip oleh Tilaar (2002: 480-481) menjelaskan bahwa masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya. Di dalam masyarakat yang demikian yang disebut sebagai the stakeholders society adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional (pusat). Masyarakat merupakan pemegang hak, sehingga tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya menampung apa yang diinginkan oleh birokrasi. Dalam masyarakat yang demikian, proses pendidikan ditentukan oleh para stakeholders di dalam masyarakat, yaitu masyarakat, orang tua, peserta didik, negara dan pengelola profesional pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak lepas pada the stakeholder society dimana kompetensi lulusan tidak hanya ditentukan oleh penyelanggara pendidikan namun juga para stakeholder terkait. Dalam filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistimologi, axiologi, dan logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat  terkait dengan istilah filosofi tersebut. Metafisika membahas alam nyata kenyataan Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni  estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan alasan dengan benar. mata pelajaran, kegiatan praktik dan   keterampilan dalam kurikulum. Epistimologi membahas pengetahuan (knowledge) dan apa yang diketahui/pahami (knowing), yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Axiologi berhubungan dengan nilai  (value) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni (estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan alasan dengan benar.

Terdapat 3 aliran filosofi yang dianggap paling sesuai digunakan sebagai landasan pendidikan kejuruan, yaitu eksistensialisme, pragmatisme   dan esensialisme (Miller dalam  Wowo Sunaryo, (2013).   Miller dan Gregson dalam Putu Sudira (2016) menyatakan bahwa filosofi pragmatisme adalah filosofi yang paling sesui diterapkan dalam TVET masa depan. Sedangkan Istanto (2013) menyatakan  aliran pemikiran para philosopher yang sesuai untuk pengembangan pendidikan vokasi adalah realisme dan pragmatisme.

Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksisten si manusia, bukan merampasnya, sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya denga system sistem lain, seperti ekonomi,  ketenegakerjaan, politik, sosial, religi, dan moral. Landasan filosofis yang mencakup hampir seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia dengan lingkungan masyarakatnya itu, menjadikan pendidikan kejuruan sebagai soko guru dalam  pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Istanto, dkk, 2013) Lebih lanjut Istanto dkk (2013) menyatakan Filosofi pendidikan vokasi yang paling sederhana dan pragmatis adalah ”Matching”:  what job was need and what was needed to do the job (Thompson, 1973:16) yang artinya pekerjaan apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Filosofi ini adalah filosofi pragmatisme. Miller (1985) menganjurkan bahwa filosofi pragmatisme adalah filosofi terefektif untuk pendidikan dunia kerja (education-for-work). Pragmatisme mencari tindakan yang  tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Miller menyatakan pendidik pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mempraktikkan dan mempertahankan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai referensi dan dasar pendidikan di tempat kerja (workplace education). Pragmatisme menyatakan bahwa diantara pendidik dan peserta didik bersama-sama melakukan learning process, menekankan kepada kenyataan atau situasi dunia nyata, konteks dan pengalaman menjadi bagian sangat penting, pendidiknya progesif kaya akan ide-ide baru.  Menurut Tilaar (2002:184) pragmatisme melihat nilai pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya didalam praktik.Karenanya, teori bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandeg dalam teori itu sendiri. Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu  gagasan atau strategi terbukti benar apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah situasi yang penuh keraguan dan keresahan sedemikian rupa,  sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang. Pragmatisme menghendaki pembagian yang tetap terhadap persoalan yang bersifat teoritis dan praktis. Pengembangan terhadap yang teoritis akan memberikan bekal  yang bersifat etik dan normatif, sedangkan yang praktis dapat mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasi antara teoritis dan praktis itu penting agar pendidikan kejuruan tidak melahirkan  materialisme terselubung ketika terlalu menekankan yang praktis. Pendidikan kejuruan juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis masyarakat, sebab kalau demikian yang terjadi berarti pendidikan tersebut dapat dikatakan disfungsi, tidak memiliki konsekuansi praktis. Pragmatisme sebagaimana definisi Miller, menyeimbangkan kedua filosofi esensilisme dan eksistensialisme dan memberi ruang ide baru yang praktis.  Pragmatisme tanggap terhadap perkembangan inovasi-inovasi program seperti tech-prep yang menyediakan pendidikan kejuruan/vokasi bertemu dengan kebutuhan tuntutan tempat kerja. Praktisi pendidikan untuk dunia kerja (education-for-work) dapat menerapkan filosofi pragmatisme atau dipadukan dengan filosofi esensialisme dan eksistensialisme untuk merefleksikan kegiatan dan membentuk  atau mengadopsi visi lembaganya (Strom, 2006).

C. SISTEM PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Landasan yuridis formal penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia di dasarkan pada :

  1. Undang-undang Dasar 1945  mengamanatkan kepada pemerintah melalui usaha penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bagnsa yang diatur dengan Undang-Undang.
  2. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 15, menjelaskan bahwa SMK merupakan “pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama dalam bidang pekerjaan tertentu”. Dan Pasal 38 yang menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pemerintah melalui BSNP. Dan juga UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan vokasional juga mencakup pendidikan nonformal berupa pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  4. Undang-undang Nomor 12 ahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
  9. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
  10. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 tentang Standar Isi dan Standar Kelulusan.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  13. Peraturan pemerinth nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nom0r 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK/MAK
  16. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
  17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018
  18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 Tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
  19. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyeleggaraan pendidikan kejuruan.

Berdasar penjelasan UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 15 disebutkan bahwa

  • Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
  • Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Dari penjelasan diatas terlihat ada kesimpang siuran pengertian pendidikan kejuruan/vokasional terutama pada jenjang pendidikan, menurut penjelasan pasal 15 pendidikan kejuruan berada pada level menengah dan pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi namun maksimal hanya setara dengan sarjana (D4). Jika mengacu pada ketentuan ini maka pendidikan vokasi hanya pada level sarjana, sehingga pasca sarjana pada jenjang Magister terapan (spesialis) ataupun Doktor terapan (Spesialis ) sesuai level KKNI tidak dikenal dalam jalur pendidikan kejuruann/vokasi.  Pada makalah ini istilah vokasional, kejururan, vokasi, SMK akan digunakan untuk dimaknai sebagai bagian dari pendidikan vokasional secara umum

Penggunaan istilah pendidikan vokasional, pendidikan teknikal, pendidikan vokasi , pendidikan kejuruan dalam wacana penulisan naskah akademik dan naskah kebijakan publik masing simpang siur (Putu Sudira, 2016, 6).  Kondisi ini seringkali mengacaukan pemahaman, sasaran kebijakan, dan pemahaman bagai pelaksana dan para penyelenggra pendidikan kejuruan. Lebih lanjut Putu Sudira (2016, 6-7) menyatakan Pendidikan Vokasional adalah pendidikan untuk mengembangkan ke vokasian seseorang sehingga memiliki kapasits dan kapabilitas ditugasi atau diberi perintah untuk melakukan pekerjaan atau jabatan tertentu. Mengacu pada terminologi pendidikan vokasional tersebuat maka pada dasarnya pendidikan vokasional dapat dimuai dari pre vokasional pada pendidikan dasar dan vokasional pada pendidikan menengah dan tinggi (D1 – Spesialis). Untuk itu dirasa perlu untuk menata ulang terminologi pendidikan kejuruan bahakan jika diperlukan perlu adanya undang-undang tentang pendidikan kejuruan tersendiri. Putu Sudiro (2016, 23-24) menyatakan pengembangan Pendidikan Kejuruan tidak cukup hanya diatur kelembagaannya melallui direktorat Pembinaan SMK  karena pengembangan melibatkan lintas  departemen. Artinya secara tersirat agar pengelolaan pendidikan kejuruan lebih efektif diperlukan organisasi/kelembagaan yang lebih besar dari setingkat direktorat, mungkin jika perlu setingkat lembaga atau kementerian mengingat pengembangannya  lintas departemen/kementerian.

Perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia dicatat dalam sejarah diawali pada tahun 1953 dengan adanya sekolah pertukangan di Surabaya dan Bandung. Pada masa orde baru 1966 -1998 melalui program repelita pendidikan kejuruan masuk pada sistem pendidikan nasional . Langkah paling revolusioner dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro yang mencanangkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui konsep Link and Match, yang dituangkan dalam Kepmen No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan. Krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan orde baru sehingga program pendidikan sistem ganda kurang  terimplementasi dengan baik. Pada tahun 2002 – 2006 Kemneterian pendidikan meluncurkan konsep kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian disempurnakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan hingga tahun 2013.  Mulai tahun 2013 Kementerian Pendidikan menerapkan implementasi kurikulum 2013 secara bertahap hingga saat ini masih terus dalam proses penyempurnaan baik konsep, perangkat pendukung maupun implementasinya.

D. REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN

Isu urgensi revitalisasi selalu mengemuka selama penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia.  Gairah untuk revitalisasi meningkat seiring tuntutan perkembangan teknologi dan menyongsosng pasar bebas regional maupun global. Keluarnya peraturan pemerintah nomor 8 tentang KKNI semakin mendorong semua lembaga pendidikan terutama pendidikan kejuruan untuk menyelaraskan kurikulum sesuai dengan KKNI. Proses sertifikasi profesi di berbagai sektor terutama pariwisata, kesehatan dan manufaktur  juga semakin berkembang seiring tumbuhnya dan aktifnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Berbagai  Asosiasi pendidikan vokasi mulai bergerak untuk menstandarisasi kompetensi lulusannya.

Demikian juga pada tingkat SMK, pada tahun 2016 ini untuk menyempurnakan implementasi kurrikulum 2013 melakukan berbagai upaya merevitalisasi kapasitas kelembagaan maupun proses belajar mengajar, melakukan penataan spektrum hingga keluarnya inpres nomor 9 tahun 2016. Isu link and match kembali mengemuka selepas kunjungan presiden Jokowi di Jerman.  Link and Match hakekatnya  adalah peningkatan mutu agar kompetensi siswa sesuai dengan tantangan globalisasi,  Link” dan “match” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetititf, seperti etika kerja (work ethic), motivasi mencapai (achievement motivation), penguasaan (mastery), sikap berkompetensi (competitiveness), arti uang (money beliefs), sikap menabung (attitudes to saving), “link” dan “match” memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan seperti halnya baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif “link” dan “match” dengan dunia kerja ( Wardiman Djojonegoro, 2008).

Tuntutan pasar global dengan dimulainya masyarakat ekonomi Asean dan menjelang pasar global 2020 pemerintah dituntut segera melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan kejuruan agar menghasilkan sumber daya manusia yang qualified dan certified. Untuk menjawab tantangan pasar global maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  Kepada Kepala BNSP, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Dalam inpres terbebut, Presiden mengintruksikan kepada 34 gubernur di indonesia  agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Disamping itu 12 Menteri Kabinet Kerja yang juga mendapat instruksi presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan.

Terkait dengan pengelola pendidikan nasional,  Presiden memberikan enam instruksi khusus yang harus dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu ; 1) membut peta jalan pengembangan SMK; 2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match); 3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan 6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Dengan adanya inpres ini menuntut kementerian pendidikan dan kebudayaan  untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi SMK guna menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Sedangkan kemneristek dikti mendapat instruksi untuk ; 1) Mempercepat penyediaan guru SMK melalui pendidikan, pengakuan dan penyetaraan ; 2) Mengembangkan program studi di Perguruan tinggi untuk menghasilkan guru yang dibutuhkan SMK. Dalam inpres ini juga diinstruksikan lintas departemen untuk memfasilitasi tercipatnya lingkungan yang kondusif proses sertifikasi untuk Siswa/lulusan  SMK.

Dengan adanya inpres nomor 9 tahun 2016 memberikan kewenangan kepada kementerian pendidikan  dan kebudayaan melalui direktorat SMK untuk mengkoordinasikan lintas departemen segala kebijakan dan rencana kegiatan untuk pengembangan SMK ke depan agar menghasilkan SDM yang berdaya saing global. Untuk itu langkah- langkah  yang ahrus segera dilakukan adalah adanya guideline arah pengembangan SMK ke depan sehingga dapat dijadikan acuan berbagai lembaga dan kementerian untuk mewujudkan cita-cita mulia menghasilkan SDM yang kompetitif di era global.

E. PRINSIP DASAR PENDIDIKAN VOKASIONAL

Dr. Charles Allen Prosser (1871-1952) adalah seorang praktisi dan akademisi Amerika mengeluarkan 16 prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan hingga saat ini masih  sangat relevan bagi perkembangan penyelengaraan pendidikan kejuruan.  Ke 16 prinsip tersebuat adalah:

  1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
  2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.
  3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
  4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
  5. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang mendapat untung darinya.
  6. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
  7. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
  8. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.
  9. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar.
  10. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
  11. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi  tertentu adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut.
  12. Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
  13. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.
  14. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut.
  15. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luwes.
  16. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

 

Dari ke 16 prinsip Proser sangat jelas terlihat bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan memerlukan investasi/pembiayaan yang sangat besar, pentingnya keterlibatan industri/praktisi, pentingnya kompetensi guru,  proses PBM yang kontekstual dengan kondisi industri,  memperhatikan kebutuhan peserta didik dan memenuhi tuntutan dan proyeksi pasar kerja.

Sejalan dengan teori Proser , Istanto (2012) mengutip pernyataan Miller (1985) bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi terdapat tiga prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu :

  1. Prinsip peserta didik
  • Pendidikan vokasi terbuka untuk semua individu yang memiliki keterampilan khusus dapat dilayani melalui pendidikan vokasi.
  • Peserta didik merupakan bagian integral dalam pendidikan vokasidan
  • Etika bekerja dapat dipromosikan melalui pendidikan vokasi.
  1. Prinsip dasar program
  • kurikulum pendidikan vokasi merupakan turunan/ derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja,
  • jenis pekerja merupakan basis/ dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi,
  • inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan
  • melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja
  1. Beberapa prinsip dasar proses yaitu:
  • peranserta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi
  • artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, dan
  • Penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Keterbatasan dalam mememenuhi prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan akan mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu revitalisasi pendidikan kejuruan di Indonesia seharusnya dilandaskan pada pemenuhan prinsip-prinsip dasar  terebut. Setiap stakeholder  khususnya yang tertulis pada inpres nomor 9 tahun 2016 perlu memahami landasan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan kejuruan sehinggga peningkatan berkelanjutan secara kuaitas dan kuantitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat tercapai secara optimal.

F. TINJAUAN FILOSOFIS REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN

Berdasarkan beberapa kajian yang telah diuraikan diatas maka  hakikat pendidikan kejuruan adalah :

  1. Pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya memiliki bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan  untuk memasuki dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan  dan survive dalam kehidupan sosial selanjutnya.
  2. Pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupannya.
  3. Pendidikan kejuruan harus menjamin peserta didik dapat terus belajar sepanjang hanyat (life long learning) dan menampilkan performa kerja yang baik setelah dia bekerja

Hal ini sejalan dengan prinsip penyelanggaraan pendidikan menurut undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 pasal 4 yaitu demokratis, sistem terbuka, multimakna, sepanjang hayat, keteladanan, mengembangkan kretivitas dan pemberdayaan potensi peserta didik dan masyarakat.

Secara  ontologis hakekat masalah revitalisasi pendidikan kejuruan  adalah

  1. Adanya ketidak selarasan input, proses dan output pendidikan kejuruan dengan pasar kerja
  2. Adanya lulusan pendidikan kejuruan yang menganggur
  3. Adanya lulusan yang pendapatan/penghasilannya kurang layak
  4. Adanya persaingan baik tingkat lokal, regional maupun global
  5. Adanya perubahan sosial dan kemajuan IPTEKS yang harus di adopsi dan adaptasi

Secara epistomologi masalah-masalah muncul dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan, pendidikan kejuruan tidak mampu mengikuti dinamika sosial, ekonomi, teknologi dan politik lokal, nasional dan global, pendidikan kejuruan diselenggrakan dengan pembiayaan dan saran-prasarana minimal/terbatas,  pendidikan kejuruan tidak dikelola dengan melibatkan industri, ekosistem pendidikan kejuruan tidak bergerak secara sistematis dan terpadu.
  2. Produktivitas lulusan yang terlalu tinggi (over suply), kompetensi lulusan yang tidak match dengan kebutuhan pasar kerja, Sistem penggajian yang kurang layak, pertumbuhan ekonomi/industri yang rendah, kesenjangan pemerataan pembangunan,  sistem ketenagakerjaan yang tidak kondusif dan belum terbentuknya ekosistem yang kuat.
  3. Ketidakmampuan bersaing di tingkat lokal, regional dan global seiring dibukanya pasar bebas tingkat regional dan internasional.
  4. Tidak mampu menguasai, beradaptasi dan merespon perubahan sosial dan IPTEKS, perkembangan ICT telah merubah perilaku sosial, cara belajar dan cara bekerja di abad 21

Secara aksiologi manfaat dari revitalisasi pendidikan kejuruan adalah :

  1. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan anatara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi.
  2. Mengurangi penganguran. meningkatkan taraf hidup masyarakat, menumbuhkan/mengembangkan ekosistem pendidika kejuruan dan iklim ekonomi/industri yang lebih maju.
  3. Meningingkatkan penghasilan dan lingkungan kerja yang layak dan pengembangan karir yang berkelanjutan bagi lulusan pendidikan kejuruan
  4. Memberikan bekal keterampilan abad 21 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusai Indonesia agar mampu menghadapi persaingan di era global.

 

Dari tinjauan filosofis revitalisasi pendidikan kejuruan dapat dilihat asal muasal dan penyebab mengapa pendidikan kejuruan perlu direvitalisasai dan apa manfaat yang diharapakan dari revitalisasi. Berdasarkan tinjauan ini maka dapat dirumuskan arah pengembangan dan program revitalisasi Pendidikan kejuruan.

G. TANTANGAN ABAD 21

Saat ini sedang diberlakukan penerapan kurikulum 2013 meskipun belum 100 % SMK melaksanakan. Pergantian  kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 salah satu  alasan rasionalnya adalah perubahan dunia yang semakin cepat di abad 21. Kurikulum 2013 dirancang untuk menyiapkan peserta didik untuk  mampu bertahan dan memenangkan persaingan global abad 21. Pendidikan abad ke-21 menuntut peserta didik untuk  lebih kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah melalui ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dan  dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari proses ilmiah/saintifik.

Kang, Kim, Kim & You ( 2012) dalam Harli Trisdiono (2013) mencatat bahwa perubahan standar kinerja akademik terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan pertumbuhan ekonomi global. Perubahan standar menuntut penyesuaian dunia pendidikan dalam menyiapkan peserta didik. Tekonologi informasi dan komunikasi memudahkan komunikasi antar anggota masyarakat dan dunia kerja yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pertumbuhan ekonomi global menuntut persaingan yang semakin ketat dalam setiap aspek kehidupan, pasar tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, namun dusah menjadi pasar global. Siswa abad 21 perlu dibekali dengan kemampuan TIK dan mencermati perkembangan ekonomi global. Proses pembelajaran harus mengakomodir hal tersebut.

Ada 3 ketrampilan yang perlu dikembangkan agar lulusan pendidikan kejuruan dapat sukses hidup di abad 21 yaitu :

1. Life and Career Skills (Ketrampilan hidup dan berkarier)

  • Fleksibilitas dan adaptabilitas : Lulusan pendidikan kejuruan harus memiliki kemampuan mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam lingkungan kerja dan masayarkat
  • Memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri : Lulusan pendidikan kejuruan harus memiliki kemampuan mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen dan menjadi sesorang yang dapat mengatur diri sendiri.
  • Interaksi sosial antar budaya : Lulusan  memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam dalam berkehidupan di msayarakat global.
  • Produktivitas dan akuntabilitas : Lulusan pendidikan kejuruan harus mampu bekerja secara produktif dan akuntabel dan mengelola projek untuk  menghasilkan produk
  • Kepemimpinan dan tanggung jawab : Lulusan pendidikan kejuruan  mampu memimpin teman-temannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat lain.                                                                                                   2Learning and Inovation Skills
  • Berpikir kritis dan mengatasi masalah : Lulusan pendidikan kejuruan mampu menggunakan berbagai alasan dengan High Order Thingking Skills seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi menggunakan cara berpikir sistem membuat keputusan dan mengatasi masalah.
  • Komunikasi dan kolaborasi : Lulusan pendidikan kejuruan  mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok dan berbagai pihak dilingkungan kerja global.
  • Kreativitas dan inovasi : Lulusan pendidikan kejuruan harus mampu berpikir kreatif, bekerja secara efektif dan mampu menghasilkan pembaharuan/inovasi
  • 3.Information Media and Technology Skills
  • Literasi informasi : Lulusan pendidikan kejuruan harus mampu mengakses informasi secara efektif; mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten menggunakan dan mengelola informasi secara akurat untuk mengatasi masalah.
  • Literasi Media : Lulusan pendidikan  kejuruan harus  mampu memilih, menggunakan dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan bermasayrakat global.
  • Literasi ICT : Lulusan SMK  mampu menganalisis dan menggunakan  technologi ICT untuk berkarya/bekerja.

Paradigma pembelajaran abad 21 meliputi:

  1. Informasi

Akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dimana saja, darimana saja  dan kapan saja. Arus informasi mengalir deras dan tersedia secara luas siapapun dapat mengakses  berbagai informasi tersebut. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi bahkan sangat dimungkinkan ketingglan informasi dari peserta didik akibat perbedaan generasi. Guru sebagai generasi digital imigran sedangkan peserta didik generasi digital native. Guru harus mampu menjadi fasilitator, partner dan mentor agar siswa dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya.

2. Komputasi

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membuat tranformasi kehidupan dari dunia konvensional (manual) menjadi dunia digital. Interaksi manusia tidak hanya degan beratatp muka dalam suatu tempat namun interaksi dapat melalaui perangkat teknologi layar yang dapat menghadirkan sesorang dimanapun, kapanpun menembus batas ruang dan waktu. Komputer-komputer yang besar seperti desktop  bergeser dengan komputer jinjing (laptop) dan komputer jinjing secara perlahan perannya diganti dengan smartphone. Dunia sudah dalam genggaman. Perangkat-perangkat teknologi ini membuat pekerjaan lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Untuk itu pengusaan pdan penggunaan teknologi  komputasi ini sangat penting dalam dunia kerja di abad 21. Pembelajaran harus bergeser tidak hanya menyelesaikan masalah namun mampu mengkontruksi dan merumuskan masalah,

3. Otomasi

Pekerjaan yang sifatnya manual, rutin dan berulang-ulang dengan prosedur yang sudah baku  tidak lagi dikerjakan oleh operator manusia akan digantikan oleh mesin dengan sistem robotik dan otomasi . Dampaknya adalah dibutuhkan SDM-SDM yang tidak hanya mampu bekerja secara mekanistik dan prosedur baku namun berpikir kritis dan analitik untuk memecahkan masalah dengan berbagai prosedur cara yang kreatif dan inovatif.

4. Komunikasi

Jalinan komunikasi telah menembus batas ruang dan waktu, multi etnis dan kultur. Di abad 21 kemampuan berkomunikasi global sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja meskipun di lingkungan lokal namun persaingan pada tingkat global.

 

Seiring dengan kemajuan teknologi berbagai aplikasi komputer  semakin banyak dikembangkan mulai yang bersifat edutainment maupun untuk menunjang profesionalisme kerja. Mulai dari aplikasi untuk komputer desktop maupun notebook hingga aplikasi yang berbasis android di smartphone. Dengan semakin meluasnya jangkauan internet dan semakin murahnya  peralatan dan biaya  komunikasi serta  akses data internet semua informasi sudah dalam genggaman. Semua pekerjaan dan komunikasi dengan berbagai pihak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Interaksi sosial sudah tak mengenal jarak dan waktu dan di setiap sendi kehidupan.

Lingkungan sosial yang berubah menuntut perubahan lingkungan belajar di sekolah. Pengembangan   Lingkungan belajar yang baik akan meningkatkan skor ujian 11 %. Menurut partnership21 (P21)  menyatakan bahwa lingkungan belajar abad 21 harus selaras dan sinergis dengan :

  1. Menciptakan praktek pembelajaran  dukungan manusia dan lingkungan fisik  belajar dan mengajar untuk menghasilkan keterampilan abad 21
  2. Mendukung masyarakat  belajar profesional yang memungkinkan para pengajar  berkolaborasi, berbagi pengalaman terbaik dan  mengintegrasikan  keterampilan abad 21 dalam praktik pembelajaran di kelas.
  3. Memungkinkan siswa untuk belajar yang relevan dengan   dunia nyata  konteks abad 21
  4. Memungkinkan siswa mengakses sarana pembelajaran yang berkualitas, teknologi dan berbagai sumber belajar lainnya
  5. Memberikan arsitektur dan desain interior abad 21 untuk pembelajaran kelompok, tim maupun individu.
  6. Mendukung untuk memperluas masyarakat dan keterlibatan internasional baik secara tatap muka maupun online.

(Partnership for 21st Century Skills, http://www.p21.org/storage/documents/le_white_paper-1.pdf)

 

Gambar 1. Model ruang kelas  abad 21

Gambar 1. Menunjukkan salah satu model ruang kelas abad 21. Dimana ruang kelas sangat fleksibel, mendukung siswa untuk berkolaborasi dan bekerja kelompok, memiliki ruang gerak yang leluasa dan tersedia multimedia dan ICT di dalam kelas.  Tersedianya ICT dalam  kelas membuat pembelajaran dapat terkoneksi dengan dunia luar dan berinteraksi dengan para ahli maupun  berbagai sumber belajar.  Ada 4 pilar dalam membangun lingkungan belajar abad 21 disekolah yaitu, Fleksibilitas waktu, fleksibilitas desain,  masyarakat belajar dan kebijakan belajar.

McKinsey Global Institute memperkirakan pada 2030 pertumbuhan kelas konsumen Indonesia menjadi 135 juta dari 45 juta penduduk yang saat ini berpendapatan USD3.600 per kapita per tahun. Indonesia juga memiliki potensi dan peluang menjadi negara besar dalam kekuatan ekonomidunia. SurveiMcKinsey Global Institute (2012) menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara maju, setidaknya akan tercapai pada 2030 dan memperkirakan ekonomi Indonesia menjadi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Menurut McKinsey Global Institute (2012) ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia menjadi negara industri maju di antaranya:

  1. tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai paling stabil di dunia. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh laporan Bank Indonesia bahwa perekonomian Indonesia paling stabil di dunia dalam periode 4-5 tahun terakhir.
  2. Sekkitar 90% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari wilayah di luar Jawa. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya terjadi di Jawa atau Jakarta.
  3. Sekitar 11% ekspor komoditas berasal dari sektor nonmigas. Ini membantah mitos bahwa model pertumbuhan dalam negeri didominasi ekspor. Keempat, pemakaian sumber daya sudah berkurang, bahkan sudah berkurang hingga 7%. Ini juga membantah bahwa sumber daya adalah penopang utama perekonomian. Kelima, sekitar 60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan produktivitas. Ini juga membantah bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dari pertumbuhan angkatan kerja

http://nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesia-menjadi-kekuatan-ekonomi-global-1433899211

Tren positif mengenai bonus demografi masih akan berlanjut tahun 2010-2035. Pada  rentang waktu tersebut, beban ketergantungan penduduk usia anak-anak dan beban ketergantungan penduduk usia tua berada pada posisi paling optimal.  (Wasisto Raharjo Jati, 2015).  Bonus demografi ini harus dioptimalkan unuk melahirkan generasi emas Indonesia di tahun 2045.

Tingkat kapitalisasi transisi demografi mungkin akan berbeda beda di setiap negara tergantung pada beberapa faktor berikut :

  1. Kualitas institusi pemerintahan. Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk merealisasikan bonus demografi.
  2. Ketersediaan lapangan pekerjaan produktif yang dapat menyerap peningkatan angkatan kerja.Hal ini terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian, bsehingga dapat menyerap angkatan kerja baru.
  3. Manajemen makroekonomi. Inflasi yang tinggi dan stabilitas makro yang buruk bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian arus uang di masa depan, sehingga hal ini dapat menghalangi dan menghambat upaya peningkatan tabungan masyarakat dan investasi pada aset aset baru yang produktif. Demikian pula, makroekonomi yang dikelola dengan rasio utang per PDB yang tinggi dapat berpengaruh negatif pada penurunan kemampuan pemerintah untuk menjalankan program programnya secara efektif.
  4. Investasi pada perbaikan akses dan kualitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan kebijakan ini akan terkait dengan efektivitas dalam pembentukan modal manusia serta keberhasilan dalam menyiapkan tenaga kerja yang tak hanya besar secara jumlah, tetapi juga lebih produktif.
  5. Kebijakan di area pasar keuangan untuk menarik lebih banyak tabungan yang tersalurkan ke investasi investasi yang produktif. Kebijakan ini bisa meliputi modernisasi institusi keuangan hingga lebih kompetitif, transparan, efisien, dan terpercaya.
  6. Keterbukaan perekonomian. Perdagangan internasional bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di industri -industri yang berorientasi ekspor.

(The Assistance Team on Fiscal Decentralization for the Minister of Finance, Republic of Indonesia, 2011).

Potensi ekonomi akibat bonus demografi akan dapat dioptimalkan salah satunya adalah dengan penyiapan tenaga kerja  yang tidak hanya secara jumlah namun lebih produktif. Salah satu lembaga penyiapan tenaga kerja adalah pendidikan  kejuruan. Untuk itu pendidikan kejuruan harus mampu menyiapkan lulusannya menjadi tenaga kerja atau pencipta lapangan kerja  yang siap bersaing di era ekonomi terbuka (pasar global) .

H. ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Asian Development Bank (ADB, 2014)  mengungkapkan berbagai isu dalam pengembangan pendidikan kejuruan adalah :

  1. Praktek terbaik dan model untuk mendukung pendidikan kejuruan yang berkelanjutan
  2. Ketentuan/Aturan pemerintah, sektor swasta,  perusahaan dan skolah kejuruan
  3. Meningkatkan pendidikan kejuruan dalam perubahan dunia yang cepat
  4. Pembiayaan pendidikan kejuruan
  5. Ruang lingkup kebijakan untuk pengelolaan dan manajemen pendidikan kejuruan

Lebih lanjut ADB (2014) mengungkapkan poin-point penting dalam melakukan reformasi pendidikan kejuruan yaitu:

  1. Tinjauan umum
    • Ada ketidaksesuaian antara permintaan untuk keterampilan tingkat tinggi dan kelebihan pasokan keterampilan tingkat rendah.
    • Pendidikan kejuruan mempersiapkan orang untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi yang lebih penting adalah mengarahkan peserta didik dan pekerja menuju dunia kerja.
    • Meningkatkan status pendidikan kejuruan sangat penting, karena masuk universitas masih dianggap merupakan kehormatan keluarga.
    • Ada kebutuhan untuk meningkatkan status TVET dalam masyarakat untuk menarik minat siswa dari berbagai latar belakang.
  2. Kebijakan
    • Daya Saing di industri utama sangat tergantung pada daya saing sistem rantai pasokan industri.  Pengembangan keterampilan dari hulu dan hilir-sangat berharga untuk daya saing sektor industri.
    • Investasi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seacra intens dalam perusahaan kecil dan menengah diperlukan pada tingkat kebijakan
    • Adanya badan koordinasi pusat mengawasi TVET  adalah best practice dari berbagai neagra.
    • Integrasi kebijakan pengembangan keterampilan merupakan area yang penting di mana beberapa instansi dilibatkan.
    • Yang harus menjadi perhatian lebih adalah tiga persimpangan kritis yaitu mendaftar di pendidikan lanjutaan setelah SMK, membangun keterampilan, dan mencari pekerjaan.Berdasarkan penelitian dari Mckensi ada 3 faktor yang membuat program pendidikan berhasil yaitu Pengusaha dan penyelenggara pendidikan aktif melangkah ke dunia masing-masing;
  • Inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  • Sistem desain yang berjalan
  • Membuat sistem TVET berfungsi membutuhkan insentif dan struktur baru. Berdasarkan penelitian Mckensey ada 3 komponen yang diperlukan yaitu:
  • Ada kebutuhan untuk pengumpulan data yang lebih baik dan diseminasi kepada pemuda, penyedia, dan pengusaha. Untukpemuda, mereka perlu tahu apa program yang tersedia, pekerjaan apa yang mereka menyebabkan, dan apa karir prospek di bidang-bidang. Bagi penyedia, mereka perlu tahu kebutuhan pasar tenaga kerja untuk kedua desain kurikulum dan perencanaan kapasitas. Dan bagi pengusaha, mereka perlu tahu seberapa efektif yang berbeda
    penyedia dalam memasok mereka dengan bakat yang mereka butuhkan.
  • Ada kebutuhan untuk kolaborasi yang lebih luas , di mana pengusaha besar datang bersama-sama untuk mengembangkan solusi.
  • Ada peran utama untuk dimainkan oleh system integrator.
    1. Negara-negara berkembang  perlu menyesuaikan sistem pendidikan dan pembelajaran mereka untuk merespon  tuntutan perubahan untuk  sumber daya manusia dan bersaing dalam ekonomi global.
    2. Prinsip inti untuk sistem TVET direformasi adalah bahwa hal itu akan berbasis kinerja, lembaga akan bertanggung jawab atas kinerja mereka. TVET akan digerakkan oleh permintaan siswa dan kebutuhan ekonomi. Industri akan memimpin melalui pengembangan kolaboratif sektor TVET dan akan ada pengelolaan yang bersih untuk pemantauan yang lebih baik dari kinerja.                                                           3. Arah Pengembangan
      • Strategi untuk mempercepat reformasi tenaga kerja dan menarik dan mempertahankan bakat terbaik sekaligus meningkatkan bakat-bakat yang ada adalah penting. Juga termasuk  kebijakan untuk memastikan bahwa siswa memasuki sektor TVET memiliki keterampilan dasar untuk melakukan pengembangan keterampilan ke tingkat yang lebih tinggi.
      • Harus ada pemikiran ulang dari ruang lingkup yang ditawarkan  TVET dan jenis kualifikasi dan jalur ditawarkan dalam sektor TVET. kualifikasi dan alat penilaian baru harus dikembangkan dan didukung
        atau diakui oleh industri (sertifikasi komptensi/profesi).
      • Kegiatan TVET yang dapat melayani beberapa kebutuhan tetapi pada berhubungan dengan industri berarti bahwa tenaga kerja dapat bergerak melintasi industri yang berbeda berdasarkan permintaan.
      • Ada kebutuhan yang meningkatkan kompetensi atau up-Skilling dan akses untuk meraih beberapa sertifikat dan gelar.
      • Peningkatan kompetensi pada tenaga kerja yang ada menjamin aliran kualitas pekerja dari kompetensi rendah  ke kompetensi sedang hingga kompetensi tinggi  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan permintaan industri. Ini mendukung langkah negara menuju pengetahuan ekonomi di mana para pekerja di semua sektor akan perlu untuk dapat meningkatkan  nilai tambah dan berkontribusi dalam lingkungan keterampilan yang lebih tinggi.
      • Persiapan ke universitas merupakan langkah penting untuk meningkatkan persepsi positif dari TVET.                                                                                                                                                                                4.  Akses dan kesetaraan                                                                                                                                                        Jumlah pekerja migran yang tidak terampil adalah 750 juta. Sebuah tantangan besar yang menjangkau kepada mereka dan melatih anak-anak mereka. Implikasi untuk TVET termasuk memastikan:
  • Peran ganda untuk meningkatkan kemampuan kerja                                                                                                Reformasi TVET harus mengembangkan sistem yang mengarah ke integrasi pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk mencerminkan harapan baru masyarakat dari berbagai bangsa untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan kejuruan harus konsisten dengan kebutuhan orang-orang dari latar belakang yang berbeda sambil menawarkan kohesi, fleksibilitas, dan pilihan dalam menentukan keterampilan.
  • terampilan baru dan lembut untuk memungkinkan orang untuk mendapatkan pekerjaan dan kontribusi kepada masyarakat; dan
  • Sistem fleksibel untuk menanggapi kebutuhan belajar bagi semua, dan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat di pendidikan                                                                                                                                                                                5. Keterlibatan industri, siswa dan lembaga pendidikan kejuruan
  • Menjadi lebih dekat dengan industri dan membangun kerjasama selama proses berjalan , kemitraan dua arah yang efektif di semua proses seperti informasi pasar kerja (LMI), kurikulum, standar, orientasi karir, magang, mempekerjakan, dan peralatan dapat menghasilkan keuntungan tambahan untuk sektor TVET.
  • Tiga stakeholde utama yaitu pengusaha besar, lembaga pendidikan, dan siswa  memiliki keterbatasan interaksi  dan nampak beroperasi di secara paralel
  • Tiga faktor penting untuk memaksimalkan sumber daya manusia:
  • meningkatkan kemampuan kerja.
  • mengembangkan dan memperbarui keterampilan yang diperlukan; dan
  • membangun sistem pendidikan yang fleksibel

6. Inovasi :

Untuk merangsang tumbuhnya inovasi, penting untuk mengidentifikasi solusi yang terbaik sesuai dengan konteks lokal. Jika bertujuan untuk membuat dampak yang lebih besar, penting untuk menjadi strategis dalam apa yang kita menguji dan bagaimana kita mengidentifikasi solusi untuk skala yang lebih luas. Inovasi merupakan persyaratan inti untuk pertumbuhan ekonomi, dan pentingnya daya kreatif dan kewirausahaan dalam persaingan ekonomi tidak boleh dianggap remeh. Kretaivitas dan Kewirausahaan  perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, program untuk mendukung usaha kecil menengah  (UKM), dan pelatihan on-the-job training. Hal ini penting untuk menumbuhkan pergeseran paradigma TVET menuju keterampilan berbasis TVET dan posisi guru TVET dan /
atau pelatih sebagai “agen perubahan.”                                                                                                                                                              7. Kerjasama Masyarakat dan Swasta dan Pembiayaan                                                                                  Ada sejumlah manfaat dan risiko yang perlu ditimbang ketika mempertimbangkan negosiasi kerjasama pemerintah dan swasta. Manfaat yang terkait dapat mencakup peningkatan kualitas dan akses ke keterampilan baru sedangkan risiko dapat mencakup tidak memadainya peraturan-peraturan dan kurangnya kompetisi di beberapa pasar. Tantangan untuk menerapkan PPP dalam pendidikan dan pelatihan meliputi:

  • Insentif bagi penyedia pelatihan harus secara eksplisit diubah untuk merespon tuntutan pasar tenaga kerja eksternal dan meningkatkan kinerja sistem.                                                                                                                     8.
  • Untuk negara berkembang yang lebih kecil, dukungan keterlibatan industri di TVET bisa sulit. Ada perbedaan dalam penelitian apakah pengusaha kecil mendapatkan keuntungan dari skema pungutan.
  • Evolusi dalam model pendanaan juga terkait dengan praktek perbaikan sistem berdasarkan evaluasi dan penelitian dari sistem TVET, yang mempengaruhi bagaimana dana ditargetkan.
  • Pungutan memiliki potensi menyediakan sejumlah besar dana. Namun, pungutan tidak ada jaminan mereka  berpartisipasi yang lebih besar dalam pelatihan, dan penelitian menunjukkan bahwa pungutan saja tidak memberikan  kontribusi untuk  meningkatkan kualitas pengembangan keterampilan. Pungutan jika dikombinasikan dengan mekanisme sistemik lainnya dapat memiliki efek pembesar di kualitas, relevansi, dan permintaan majikan untuk pelatihan.
  • Ada banyak model potensi kerjasama masyarakat dan swasta untuk TVET, dan pemilihan model berdasarkan konteks kerjasamanya. Pemerintahan negara, manajemen keuangan, dan kapasitas administratif semua harus menjadi bahan pertimbangan. Ukuran dan sifat dari sektor non pemerintah dan situasi fiskal dan lainnya, semua memainkan peran dalam menentukan model kerjasama untuk negara tertentu.
  • Kelayakan keuangan proyek potensial. Selain itu, ada kurangnya kebijakan yang tepat kerangka kerja untuk mendukung PPP dan kebutuhan untuk insentif yang mendukung inovasi.
  • Masalah pengadaan terkait dengan kontrak
  • Resistensi pemerintah untuk sektor swasta
  • Umumnya fokus pada infrastruktur                                                                                                                                       8. Guru
  • Kualitas Guru merupakan area yang penting. Meskipun telah ada investasi dalam fasilitas dan peralatan, guru memerlukan penngkatan keterampilan
  • Investasi dalam program kepemimpinan bagi sekolah, menarik dan mengembangkan guru-guru terbaik yang akan bekerja untuk meningkatkan keseluruhan keterampilan calon pekerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
  • Dalam masyarakat industri yang beragam di mana sumber daya manusia yang sangat terampil sangat diperlukan, pelatihan in house traning akan memainkan peran utama.
  • Tantangannya adalah menjaga hubungan saling menguntungkan dengan industri dan mempertahankan kualifikasi yang baik untuk staf pengajar  dan instruktur. Ini juga merupakan tantangan menjaga kurikulum sekolah up-to-date dengan kebutuhan  industri dan kesesuaian peralatan                                                                   9. Materi kurikulum 
  • Kurikulum perlu dikembangkan bersama Perlu dipertimbangkan  adanya kurikulum “hidup” yang  dapat diubah saat diperlukan, dengan fokus pada kebutuhan dunia kerja .
  • Tuntutan pelayanan yang tinggi pada industri semakin membutuhkan pekerja terampil yang juga memiliki soft skill (misalnya, keterampilan untuk kerja sama tim, komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen)
  • Salah satu perhatian penting bagi keterampilan akuisisi adalah memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan produktivitas yang kuat dan pelatihan teknologi.
  • Pengusaha telah secara konsisten mengidentifikasi kebutuhan untuk menambah dan meningkatkan soft skill (misalnya, melek huruf, berhitung, berpikir kritis, dan keterampilan digital) sehingga karyawan memiliki keterampilan lebih untuk dilatih. Kemitraan kerja yang kuat juga memungkinkan perguruan tinggi untuk memfasilitasi siswa dengan penempatan kerja, magang sebagai kunci utama bahawa lulusan siap kerja dan mendapatkan pekerjaan.

 

Sejalan dengan ADB , Werner Eichhorst dkk (2012) menyatakan bahwa pendidikan sistem ganda dalam  VET nampaknya sebagai  sistem yang terbaik untuk di implementasikan , namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa upaya menuju skema tersebut sering gagal. Pendidikan sistem ganda dan pendidikan kejuruan  pada umumnya  hanya akan berjalan dengan baik jika ada dukungan kelembagaan  signifikan dan penerimaan oleh stakeholder. Untuk Misalnya, pendidikan sistem ganda  hanya dapat efektif jika pengusaha/industri  terlibat dalam jenis struktur dan pelatihan yang sistematis, dan jika kurikulum pelatihan up to date. Hal  Ini membutuhkan partisipasi pengusaha dalam desain skema pelatihan, mengingat bahwa hanya mereka tahu yang dibutuhkan dan diharapkan saat ini Selanjutnya, VET hanya akan berjalan  jika secara umum diterima sebagai pilihan yang menarik untuk memulai karir. Arti Behl (2013) menyatakan bahwa sangat mendesak saat ini untuk membuat pendidikan keujuruan lebih  fleksible, kontemporer,  relevan, inklusif dan kreatif.

Negara Eropa menerapkan 3 strategy yang saling memperkuat untuk menghdapai 2020 yaitu :

  1. Pertumbuhan Cerdas : membangun ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi
  2. Pertumbuhan Berkelanjutan : promosis lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya, ramah lingkungan dan ekonomi yang lebih kompetitif
  3. Pertumbuhan inklusif : membina ekonomi kerja yang tinggi memberikan kohesi sosial dan teritorial.

(CRRC Armenia, 2014)

 

Berdasarkan kajian filosofis, teori dan prinsip pendidikan kejuruan dan tantangan masa depan abad 21 dan implementasi inpres nomor 9 tahun 2016 maka langkah langkah yang perlu dilakukan adalah

  1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan
  • Modernisasi infrastruktur : Workshop/bengkel merupakan jantungnya pembelajaran pendidikan kejuruan. Workshop dan bengkel juga berfungsi untuk membentuk kompetensi (Hand on Activity) seperti yang dibutuhkn pasar kerja. Salah satu teori Proser mengatakan Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja. Tantangan abad 21 adalah abad pengetahuan dan digital. Sistem kerja manual mulai  tergantikan dengan sistem kerja digital. Pemanfatatan teknologi informasi dan komunikasi telah masuk ke semua aspek industri. Komputerisasi dan otomasi industri telah berkembang pesat. Sebagai contoh perkembangan dunia otomotif pada sistem teknologi bahan bakar dari sistem manual (karburator) menjadi sistem Eletronic Fuel Injection (EFI), sistem mesin penggerak manual menjadi matic. Akan sangat tidak relevan jika pembelajaran masih menggunakan  alat dan teknologi yang sudah tidak lagi digunakan di masa kini dan amsa depan. Demikian juga mesin-mesin produksi sudah mengrah pada sistem otomasi dengan teknologi CAD/CAM sementra infrastruktur masih bertahan dengan teknologi manual. Ke depan pekerjaan manual akan semakin sempit peluangnya dan pekerjaan yang berbasis teknologi dengan dasar ICT dan otomasi akan semakin luas kesempatannya.
  • Penyelarasan kurikulum

Kurikulum harus diselaraskan dengan kebutuhan industri, materi dan konten kurikulum harus dibuat lebih “hidup”  materi dapat direkontruksi setiap saat sesuai kebutuhan  Industri. Melibatkan industri dalam penyususan, pelaksanaan dan evaluasi  kurikulum menjadi sangat penting. Melibatkan praktisi/expert dari industri tidak perlu menunggu mereka pensiun untuk menjadi indtruktur di pendidikan kejuruan, selagi mereka aktif dapat meungkan waktu 2 -4  jam per minggu untuk mengajar di pendidikan kejuruan akan sangat membantu relevansi kualitas pembelajaran di sekolah.

  1. Peningkatan kerjasama dan peran serta industri

Tujuan utama kerjasama pendidikan kejuruan dengan industri diantaranya bertujuan untuk :

  1. SDM yang qualified dan certified yang sesuai standar kompetensi dibutuhkan oleh industri. SDM yang kreatif , inovatif, produktif dan adapatif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar. SDM –SDM yang memiliki sikap kerja, budaya kerja, sadar mutu dan adaptif terhadap budaya organisasi di perusahaan.
  2. Hasil – hasil penelitian yang bermanfaat bagi industri berupa pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapai industri dalam bidang mutu, produksi, sumberdaya manusia, pemasaran dan inovasi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar global.
  3. Produk inovatif dan teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan dimasyarakat untuk pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat.
  4. Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan guna  pengembangan SDM di Industri.
  5. Tenaga ahli dalam bidang research and development produk industri untuk industri guna memperluas pasar.

Soeharto (2004) dalam Noor Fitrihana (2008) mengungkapkan ada  6 model partnership  antara lembaga pendidikan dan industri berdasar asas kesetaraan dan peluang untuk diterapkan  yang meliputi.

  1. Training model

Aktivitas partnership yang mengembangkan kapabilitas dari personel lembaga yang berpartisipasi, yang didahului dengan kualifikasi personel pada bidang yang relevan dengan kebutuhan institusi atau clients yang berpartisipasi.

  1. Twinning model

Aktivitas partnership yang mengimplementasikan program khusus yang disetujui oleh institusi yang berpartisipasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program inovatif, agar terjadi peningkatan dan akselerasi dampak suatu kegiatan. Kebutuhan bersama antara dua lembaga adalah faktor yang mendorong kegiatan, sehingga diperoleh keuntungan simbiose antar pihak yang bersekutu.

Research model

Aktivitas partnership untuk melakukan penelitian dengan identifikasi topik-topik penelitian yang bersumber dari masalah-masalah yang berkembang dan sejalan dengan kepentingan lembaga partner.

Resource sharing

Aktivitas partnership untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada kebutuhan bersama dan menggunakan sumber daya yang tersedia dilembaga yang partisipasi.

Commmunity development model

Aktivitas partnership yang mengarah pada keuntungan bersama untuk meningkatkan kondisi sosial ekonmi dan keberfihakan masyarakat yang dilayani.

Built –Operation and Transfer(BOT)

Usaha bersama dalam mennggunakan sumber daya yang lebih maju dari institusi untuk keperluan dan tujuan produksi, tetapi kelak keuntungan akan dimiliki oleh lembaga yang berpartisipasi.

CIVTE (2005)  menyatakan ada berapa ada model kolaborasi, diantaranya :

  1. The Mutual Cooperation Model, Kerjasama saling menguntungkan atas keutuhan bersama.
  2. The Training by Order Model, Paket pelatihan dari kedua belah pihak.
  3. The Zero Adaptation Model, Hibah alat dari industri.
  4. The “ Combine School Factory” Model, Semacam teching factory/unit produksi bersama.
  5. The ‘ International Cooperation Model, Kerjasama berskala internasional.

 

Bentuk- bentuk kegiatan yang melibatkan SMK dan Industri : Kunjungan industri, Praktek industri, Pelatihan, Kerjasama Proyek/Teaching Factory, Unit Produksi, Guru  tamu, Pameran, Job Fair , Hibah Teknologi , Kelas khusus industri, Sharing sumberdaya.

Praktik terbaik keterlibatan induutri pada penyelenggraan pendidikan dapat dilihat beberapa contoh dari hasil kerjasama GIZ dengan Kementerian Pendidikan Nasional;

  1. Politenik Manufactur Bandung dengan konsep pembelajran yang menerapkan kondisi nyata proses produksi di Industri dengan menggunkan satndar german untuk produk Indonesia kerjsama Lufapak dan GIZ.
  2. Politeknik ATMI dengan model Teaching Factory (At Home In The Company) dengan mendirikan PT ATMI dengan produksi peralatan kontruksi, plastik dan furniture logam dan mesin-mesin kontruksi. Komponen-komponen yang dibutuhkan PT ATMI diproduksi oleh siswa di bengkel/workshop dan finishing produk dilakukan di PT ATMI. Setiap siswa mengoperasikan 1 mesin mdern yang digunkan untuk produksi. Sistem pelatihan juga menwawarkan jaminan kerja. Sekolah ini telah menjalain kerjasama dengan 100 perusahaan dan menajlankan projek bersama dengan 50 perusahaan.
  3. SMKN 2 Cibadak atas bantuan dari KfW Entwicklungsbank dan GIZ mendapat bantuannnperalata untuk produksi roti dan kue, penelitian mikrobiologi, dan pengendalian kualitas untuk pengolahan makanan. Selain itu juga pelatihan guru dan siswa tentang proses produksi seperti yang ada di industri. Untuk produksi bekerjasama dengan PT Bogasari. Dengan kerjama ini hasilnya adalah kualitas lulusan yang siap kerja dan dengan peralatan yang baru sekolah juga bisa meningkatkan pendapatan melalui unit produksi untuk perawatan peralatan dan investasi alat yang baru.

Contoh lain kerjasama yang diinisiasi oleh industri adalah Program Coorporate Social Responsibility PT Astra Internasional yang banyak membantu hibah teknologi/mesin ke bebrapa sekolah. Melalui Yayasan Pendidikan Astra (YPA) mengembangkan sekolah yang berorientasi pengembangan potensi lokal. YPA astra mengembangkan potensi industri batik di wilayah Gedangsari gunung kidul. Memberikan program bantuan pendidikan pre vokasional untuk anak SD dan SMK di wilayah Gedangsari Gunungkidul dan mengembangkan sekolah vokasi dengan memberikan bantuan sarana-prasarana sekolah modern untuk SMKN 2 Gedangsari khususnya pada program keahlian Tata Busana. Dengan pengembangan pre vokasional hingga vokasional dan pendampingan unit produksi/teachingfactory hingga siswa lulusan SMK untuk mengembangkan industri kreatif berbahan produk batik Gedangsari.

 

Gambar 2. Galeri/Showroom Batik SMK N 2 Gedangsari

 

Gambar 3. Karya siswa SMK Gedangsari dengan bahan batik Gedangsari ditampilkan di Jogja International Batik Bienale 2016

Sumber:http://csr-indonesia.com/2016/10/siswa-binaan-ypa-mdr persembahkan-fashion-show-dari-gedangsari-untuk-dunia/

Pola Pembinaan dari YPA di SMKN 2 Gedang sari  dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

Gambar 4. Pola Pembinaan dan sinergitas pembinaan YPA

 

Seperti terlihat pada gambar 4 bahwa pembinaan dilakukan pada aspek akademis, karakter, kecakapan hidup dan sosial budaya. Pembinaan melibatkan unsur, pemerintah, masayrakat, sekolah, industri  dan praktisi (konsultan).

Demikian juga yang dilakukan oleh Bakti Pendidikan  Djarum Foundation  dengan melakukan pembinaan dan pendampingan di SMK NU Banat Kudus. Melalui bantuan dana dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari Bakti Pendidikan Djarum Foundation, SMK NU Banat mulai memposisikan diri sebagai salah satu SMK program keahlian Tata Busana yang berskala global. Di bawah mentoring dari para desainer nasional dan dengan dukungan Dajrum Foundation karya-karya siswa SMK Banat tampil di event Indonesia Fashion Week dan Asia’s Premiere Fashion Hongkong.

 

 

Gambar 5. Karya siswa SMK NU Banat di Indonesia Fashion Week 2015

Gambar. 6  Karya siswa SMK NU Banat Yang akan ditampilkan di Asia Premier Hongkong

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1875/zelmira-karya-siswa-smk-nu-banat-kudus-siap-tampil-dalam-ajang-fashion-internasional

 

Gambar 7. Siswa SMK Banat didampingi mentor para desainer Indonesia

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1875/zelmira-karya-siswa-smk-nu-banat-kudus-siap-tampil-dalam-ajang-fashion-internasional

Gambar 8.  Penampilan karya siswa SMK NU Banat di Asia’s Fashion Spotlight di Hongkong

http://www.tribunnews.com/internasional/2016/09/08/karya-siswi-smk-nu-banat-pukau-asias-fashion-spotlight-di-hongkong

Untuk dapat menghasilkan karya-karya kreatif yang layak untuk ditampilkan di panggung dunia Bakti pendidikan Djarum Foundation memberikan bantuan peningkatan sarana prasarana Teaching Factory, peningkatan kompetensi guru dan mentor dari praktisi/desainer Indonesia dan promosi di berbagai event Fashion nasional maupun dunia.   Aktifitas teaching factory di  SMK NU Banat dilaksanakan di Studio Fashion. Ruang ini digunakan untuk workshop/pembelajaran keahlian busana dari proses desain hingga produksi busana. Studio busana merupakan pusat produksi karya-karya kreatif siswa. Ruang ini tersedia sumber belajar referensi buku fashion dan majalah fashion, koneksi internet, komputer desain dan CAD, plotter , bordir komputer dan mesin jahit otomatis dan komputerise. Desain ruang dan tata letak di buat sedemikian rupa sehingga menumbuhkan kreatifitas siswa dan mendorong siswa berkolaborasi.

Untuk memfasilitasi kerjasama sangat penting adanya Badan atau lembaga yang mengurusi , menfasilitasi dan menghubungkan pendidkan kejuruan dengan Industri. Industri –industri  yang terlibat dalam pengembangan pendidikan kejuruan juga perlu diberi apresiasi bahkan insentif untuk kemajuan industri dan pendidikan. Pelru dikembangkan aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan profil SMK dan Industri untuk saling mengenal dan mengerti kebutuhan masing-masing.

  1. Peningkatan Kompetensi Guru

Kualitas guru menjadi isu penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu negara yang menjadi referensi kualitas pendidikan terbaik adalah Finlandia dimana disana profesi guru sangat dihargai dan siswa-siswa terbaiklah yang berminat dan dapat menjadi guru. Banyak pakar pendidikan menyatakan bahwa pemerintah harus fokus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru jika ingin memperbaiki pendidikan. Demikian juga di Korea seperti yang diungkap dalam artikelnya E. Kim (2007) yang berjudul  “Educational Policy and Reforms in Korea” dan R. S Jones (2013) “Education Reform in Korea”, mengemukakan bahwa profesionalitas guru adalah faktor paling inti dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Karena pentingnya guru, Kim bahkan mengemukakan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas guru”. Tim World Bank (2011) dalam laporan yang berjudul  “Mentransformasi Tenaga Pendikan Indonesia juga menyatakan bahwa Guru Faktor Penentu utama Kualitas Pendidikan.

Untuk pengembangan profesionalitas guru maka program magang industri dan sertifikasi kompetensi guru sesuai bidang keahliannya sangat penting untuk dikembangkan. Pemenuhuan jumlah guru produktif yang qualified dan certified juga sangat penting untuk setiap SMK. Guru juga perlu untuk dikembangkan kompetensi pedagogiknya dengan memahami paradigma baru pembelajran abad 21. Guru juga harus mampu mengembangkan profesionalismenya dalam konteks masyarakat global. Guru-guru harus selalu didorong untuk :

  1. Mencari sumber – sumber pembelajran yang up to date
  2. Saling berbagi ide dan sumber belajar
  3. Mengikuti guru-guru dan blog yang inspiratif
  4. Memiliki koneksi dan membuat projek dengan kerjasama  global
  5. Melaksanakan pembelajaran abad 21 untuk tumbuhnya ketrampilan abad 21 yang berbasis ICT
  6. Selalu mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan terkini

 

  1. Pemerataan dan Kualitas

Faktor geografis Indonesia yang demikian luas, pemerataan pembangunan yang belum seimbang antar daerah, pertumbuhan industri dan diversifikasi industri yang berbeda di setiap daerah juga perlu mendapat perhatian dalam pengembangan SMK. Ada wialyah yang kekurangan/tidak tersedia tenaga kerja karena tidak ada program kehalian yang dikembangkan di pendidikan kejuran ada wilayah yang tidak dapat menyerap lulusan pendidikan kejuruan sehingga oversupply dan Model pengembangan SMK berbasis potensi lokal seperti yang dikembangkan Yayasan pendidikan Astra bisa dijadikan model pengembangan SMK di daerah. Pengembangan SMK berbasis sektor industri kreatif berbasis potensi lokal di daerah juga dimungkinkan dapat berkembang. Dengan jumlah SMK mencapai 13000 di seluruh Indonesia sangat sulit untuk menyamakan kualitas dalam waktu yang singkat dan dana yang terbatas. Pengembangan SMK-SMK Rujukan di setiap kota menjadi salah satu solusi untuk mengerakkan SMK-SMK sekitarnya.  Demikian pula untuk kota kota dengan tingkat industrialisasi yang tinggi perlu dikembangkan SMK untuk kawasan industri dengan melibatkan beberapa SMK yang saling terkoneksi dan kolaborasi memenuhi kebutuhan pasar kerjanya.

Perkembangan pendidikan kejuruan juga harus diselaraskan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang artinya juga harus dilihat perkembangan iklim investasi yang akan dan sedang berjalan.  Peningkatan kualitas lulusan dengan berbagai bekal sertifikasi kompetensi/profesi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dan penguatan kapasitas lembaga  pendidikan kejuruan.

I. PENUTUP

Hakikat revitalisasi Pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia adalah menjadikan pendidikan  kejuruan sebagai motor penggerak tumbuhnya ekonomi Indonesia untuk keberlanjutan industri melalui penyiapan tenaga kerja dan wirausahawan yang memiliki kompetensi dan berdaya saing global untuk kemandirian, kesejahteraan dan karakter bangsa yang kuat.

Sektor pendidikan kejuruan/vokasional meliputi sekolah menengah kejuruan hingga pendidikan tinggi. Permasalahan dasar adalah Adanya kesenjangan kuantitas (jumlah lulusan dan jumlah kebutuhan tenaga kerja), kualitas (komptetensi lulusan dan kompetensi dunia kerja), geografis (sebaran wilayah dan sebaran industri), teknologi/sarana-prasarana ( peralatan manual/semi otomatis dan komputerise otomatis), Finansial (pendanaan sekolah dan pendanaan  industri))  Politik (pasar lokal dan pasar bebas), SDM ( kompetensi guru dan kompetens tenaga kerja industri ), Manajemen (pengelolaan sekolah dan industri).

Tujuan revitalisasi adalah memperpendek kesenjangan dan menciptakan jembatan penghubung agar tidak lagi ada gap antra pendidikan kejuruan dan dunia kerja/usaha. Langkah-langkah pengembangannya adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur laboratorium dan bengkel, menyelaraskan kurikulum, meningkatkan keterlibatan industri, peningkatan kualitas guru, pemerataan dan peningkatan kualitas.

Pendidikan kejuruan dan dunia usaha/industri adalah 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan karakter bangsa yang berdaya saing global.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Busana Muslim SMK NU Banat Kudus Pukau Indonesia Fashion Week. [Online] diakses di http://lifestyle.liputan6.com/read/2183458/busana-muslim-smk-nu-banat-kudus-pukau-indonesia-fashion-week. [1 November 2016]

Anonim, Karya Siswi SMK NU Banat Kudus Pukau Asia’s Fashion Spotlight Hongkong. [Online] diakses di http://www.tribunnews.com/internasional/2016/09/08/karya-siswi-smk-nu-banat-pukau-asias-fashion-spotlight-di-hongkong. [1 November 2016]

Anonim, Siswa Binaan YPA-MDR Persembahkan Fashion Show ‘Dari Gedang Sari untuk Dunia”. [Online] diakses di http://csr- indonesia.com/2016/10/siswa-binaan-ypa-mdr-persembahkan-fashion-show-dari-gedangsari-untuk-dunia/. [1 Noveber 2016]

Arti Behl. 2013. Vocational Education: A Roadmap To National Development. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2013): 6.14 | Impact Factor (2013): 4.438.

Asian Development Bank. 2014. Sustainable Vocational Training Toward Industrial Upgrading And Economic Transformation.

Bartolomeus Samho Dan Oscar Yasunari. 2010. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Tantangantantangan Implementasinya Di Indonesia Dewasa Ini. LPPM –UST.

Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. [Online] diakses di http://portal.ditpsmk.net/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah%20kejuruan). [1 November 2016]

Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2015, Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019. Kemdikbud

GIZ. 2012. Succesful Partnership. Kerjasama Indonesi Jerman

Industri Garmen Tak Diminati. [Online} diakses  di http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/industri-garmen-tak-diminati. [1  November 2016]

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016

Istanto dkk,  Pendidikan teknologi dan Kejuruan. Modul. UNY

Md Abu Raihan. 2014. Collaboration between TVET Institutions and Industries in Bangladesh  to Enhance Employability Skills.  Internatinal Journal of Engineering and Technical  Research (IJETR). Volume 2. Issue-10. October 2014.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Paparan Mendikbud Sosialisasi Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mohammad Zainuddin, 2015. Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Pidato Pengukuhan Guru Besar FIP UM Malang 26 Oktober 2015.

Nahiyah Jaidi Faraz, 2013, Kepemimpinan Transformasional, Makalah. Fakultas Ekonomi UNY.

Partnership21.org.

Putu Sudira. 2012. Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia.Papaer ISPI. Staff.uny.ac.id

Putu Sudira. 2016. TVET abad 21. Filosofi Teori Konsep dan Strategi Pembelajaran Vokasional .UNY Press.

Rukiyati dan L andriani, 2015. Mengenal Filsafat Pendidikan. Draft Buku. UNY

Satryo Soemantri Brodjonegoro. 2016.   Revitalisasi Pendidikan Kejuruan. Kompas, 10 Mei 2016

Slamet, PH. (2013). Pengembangan SMK Model untuk Masa Depan. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Februari 2013, Th. XXXII, No. 1. LPPM UNY.

Wardiman Djoyonegoro. (2008). Wardiman: Dunia Pendidikan Harus Link dan Match.  [Online] diakses di  http://www.republika.co.id/berita/shortlink/21227. [1 November 2016]

Werner Eichhorst dkk. 2012. A Roadmap To Vocational education and Traning Around the World. IZA P.O. Box 7240. 53072 Bonn Germany

Wowo Sunaryo Kuswana. 2012. Filsafat PTK. Alfabeta. Bandung

 

Ergonomics aims at preventing injuries by controlling

the risk factors such as force, repetition, posture and

vibration that can cause injuries to develop. Some

fundamental ergonomic principals that should be followed

in our workplaces are:

1. Use proper tools

Tools should be appropriate for the specific tasks being

performed. Your tools should allow you to keep your

hands and wrists straight – the position they would be in

if they were hanging relaxed at your side. Bend the tool –

not the wrist!

The tool should fit comfortably into your hand. If the

grip size is too large or too small it will be uncomfortable

and will increase the risk of injury. Tools should not have

sharp edges, create contact stresses in your hand, or

vibrate.

2. Keep repetitive motions to a minimum

Our workstations or tasks can often be redesigned to

reduce the number of repetitive motions that must be

performed. Using a power-driven screwdriver or tools

with a ratchet device can reduce the number of twisting

motions with the arm. Some tasks can be automated or

redesigned to eliminate repetitive movements and

musculoskeletal injuries.

3. Avoid awkward postures

Your job should not require you to work with your hands

above shoulder height on a regular basis. Arms should be

kept low and close to your body. Bending and twisting of

your wrists, back and neck should also be avoided.

4. Use safe lifting procedures

Avoid lifting objects that are too heavy. Use more than

one person or a mechanical device to reduce the load.

Your workstation should not require you to lift objects

above your head or twist your back while lifting. Keep the

load close to your body and ensure that you have a good

grip. Heavy and frequently lifted objects should be stored

between knee and shoulder height – not on the ground

or above your head.

5. Get proper rest

You need to rest your body and mind in order to prevent

injuries. Give your muscles a rest during your coffee

breaks, lunches and weekends by doing something

different from what you do in your job. For example, if

you stand all day while performing your job you should

sit down to rest your legs and feet during your breaks. If

you sit down when working you should stand up and

walk around during your breaks to give your back a rest

and to increase circulation in your legs.

Extract from: Ergonomic Handbook for the Clothing Industry

Published by the Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees, the Institute for Work &
Health, and the Occupational Health Clinics for Ontario Workers, Inc. (2001)

What is ergonomics?

Ergonomics can be defined simply as the study of work. More specifically, ergonomics is the science of designing the job to fit the worker, rather than physically forcing the worker’s body to fit the job. Adapting tasks, work stations, tools, and equipment to fit the worker can help reduce physical stress on a worker’s body and eliminate many potentially serious, disabling workrelated musculoskeletal disorders (MSDs). Ergonomics draws on a number of
scientific disciplines, including physiology, biomechanics, psychology, anthropometry, industrial hygiene, and kinesiology.

Why is ergonomics important?

Industries increasingly require higher production rates and advances in technology to remain competitive and stay in business. As a result, jobs today can involve:

· Frequent lifting, carrying, and pushing or pulling loads without help from other workers or devices;

· Increasing specialization that requires the worker to perform only one function or movement for a long period of time or day after day;

· Working more than 8 hours a day;

· Working at a quicker pace of work, such as faster assembly line speeds; and

· Having tighter grips when using tools.

These factors—especially if coupled with poor machine design, tool, and workplace design or the use of improper tools—create physical stress on workers’ bodies, which can lead to injury. A dramatic increase in MSDs began in the 1970s when these disorders increasingly appeared on companies’ injury and illness logs. OSHA cited companies for hazardous workplace conditions that caused problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, and back injuries. The Bureau of Labor Statistics, an agency

of the U.S. Department of Labor, recognizes MSDs as a serious workplace health hazard. These injuries now account for more than onethird of all lost—workday case.

If work tasks and equipment do not include ergonomic principles in their design, workers may have exposure to undue physical stress, strain, and overexertion, including vibration, awkward postures, forceful exertions, repetitive motion, and heavy lifting. Recognizing ergonomic risk factors in the workplace is an essential first step in correcting hazards and improving worker protection. Ergonomists, industrial engineers, occupational safety and health professionals, and other trained individuals believe that reducing physical stress in the workplace could eliminate up to half of the serious injuries each year. Employers can learn to anticipate what might go wrong and alter tools and the work environment to make tasks safer for theirworkers.


1. Alberta Human Resources and Employment

Workplace Health and Safety Publications:
http://www3.gov.ab.ca/hre/whs/publications/bulletins.asp

Included in this list are bulletins and fact sheets about back care/lifting, ergonomics, physical hazards, and safe working methods.
2. Association of Canadian Ergonomists (ACE)
Main Page: http://www.ace.ergonomist.ca/
ACE is an association of persons who have human factors/ergonomics interests
(including research workers, practitioners, clients and the general public).
Information related to certification, events, consultant directory, and membership.

3. CCOHS
Ergonomics: OSH Answers
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/
In this section of OSH Answers, a general description of ergonomics is provided.
Links to other ergonomics or human factors-related topics (e.g., anti-fatigue
mats, back injury prevention, manual materials handling, office ergonomics, etc.)
are also accessible from this page.

4. Cornell University
CUErgo: Cornell University Ergo Web
http://ergo.human.cornell.edu/
“CUErgo presents information from ergonomics research studies and class work
by students and faculty in the Cornell Human Factors and Ergonomics Research
Group.”

5. CSAO
Products: Back Care (various)
http://www.csao.org/t.tools/t5.products/Home.cfm
From the “Products” section, you can use the drop down menu to view items that
address the issue of back care, including guides on manual materials handling,
safe working methods, and back care videos.
Information Services: Ergonomics
http://www.csao.org/t.tools/t10.informationservices/index.cfm
“[The] CSAO works with labour-management committees and other stakeholders
to research construction-related health and safety issues.” There are a few
categories that are documented on the site, including ergonomics (e.g., back
care, back pain in construction, health risks for heavy equipment operators,
musculoskeletal disorders, etc.).


6. Ergoweb

http://www.ergoweb.com/
“Ergoweb provides ergonomic solutions to companies and individuals looking to
increase productivity and quality while decreasing worker overuse injuries.
Ergonomics increases human performance by fitting products, tasks and
environments to people.”
7. IAPA
o Manual Materials Handling
http://www.iapa.ca/pdf/manmat.pdf
This information sheet discusses the various elements of manual materials
handling, including legislation, hazards, control measures, general precautions,
maintenance, and training.


8. IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail)

o Publications: Musculoskeletal Disorders
http://www.irsst.qc.ca/en/_publicationirssts_par_champ_10.html
Most of these reports are issued in French, and are sorted by year. Topics
include general ergonomic principles, carpal tunnel syndrome, manual handling,
back pain, and industry-specific concerns (e.g., vehicle cab design).
9. IWH
o Fact Sheets:
§ Work-related musculoskeletal disorders:
http://www.iwh.on.ca/media/wmsd.php
§ Low back pain:
§ http://www.iwh.on.ca/media/lowbackpain.php
o Working Papers:
http://www.iwh.on.ca/products/wp.php
o Occasional papers:
http://www.iwh.on.ca/products/occ_pap.php
o Other publications
http://www.iwh.on.ca/products/other_pap.php
o Publications:
http://www.iwh.on.ca/products/cur_news.php
o Tool Kit: http://www.iwh.on.ca/products/toolkit.php
§ Participative Ergonomic Blueprint:
http://www.iwh.on.ca/products/blueprint.php
§ The DASH: http://www.iwh.on.ca/products/dash.php
§ Work-Ready: Return-to-work approaches for people with softtissue
injuries http://www.iwh.on.ca/products/wrk_rdy.php
§ The Back Guide: http://www.iwh.on.ca/products/bck_gde.php
Working papers include those reports or studies that are not yet peer-reviewed in
a published journal; research not intended for publication may be reported in the
form of an occasional paper. The tool kit includes some practical tools “which
may be used in a variety of settings, from clinical practice to the workplace.”


10. National Occupational Health and Safety Commission (Australia)

o Ergonomics for the Control of Sprains and Strains in Mining
http://www.nohsc.gov.au/PDF/Standards/ErgonomicsSprainsStrainsMinin
g.pdf
“This handbook is for use by occupational health and safety personnel and
others who have responsibility for the prevention of accidents and injuries in
mining. The aim is to assist these users in the identification and management of
risks associated with manual handling and rough rides in mines.”
11. National Safety Council
o Ergonomics
http://www.nsc.org/issues/ergotop.htm
This page contains archived articles, in addition to links and other resources
pertaining to ergonomics.
12. NIOSH
o Ergonomics and Musculoskeletal Disorders
http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/
This section of the NIOSH site provides links to ergonomics programs, research,
risk factors, and specific issues related to ergonomic/human factors (e.g., back
belts, vibration, VDTs, etc.).
o Ergonomics in Mining
http://www.cdc.gov/niosh/mining/topics/ergonomics/
This topic page focuses on ergonomics issues in the mining industry,
including design recommendations for mining machinery and related safety
topics.

13. Nova Scotia Environment and Labour
o About Ergonomics:
http://www.gov.ns.ca/enla/ohs/ergonom/index.htm
o Ergonomics Glossary:
http://www.gov.ns.ca/enla/ohs/ergonom/ergoglos.htm
o Publications: Ergonomics
http://www.gov.ns.ca/enla/ohs/ergonom/ergopubs.htm
“This site provides ergonomics information and resources to workplaces across
[Nova Scotia].”


14. OHCOW (Occupational Health Clinics for Ontario Workers)

o General Handouts: http://www.ohcow.on.ca/resources/handouts.html
Among these include: ergonomics and driving, hand-arm vibration syndrome,
physical demands analysis, whole-body vibration, work-related musculoskeletal
disorders, and working on your feet. Literature is intended for a general
audience.
o Snook Tables: http://www.ohcow.on.ca/resources/info_sheets.html
The snook tables provided from this page include those referring to the maximum
weight of lift, forces of push, forces of pull, and weight of carry.
o Workbooks: http://www.ohcow.on.ca/resources/workbooks.html
There are currently four workbooks available from this page, including a Physical
Demands Workbook , and Office Ergonomics Handbook .
o NIOSH Lifting Equation Software:
http://www.ohcow.on.ca/resources/software_prog.html


15. OSHA

o Ergonomics: Strategy for Success
http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html
Guidelines, regulations, outreach services, job analysis tools, examples of
contributing conditions, and solutions pertaining to ergonomics are offered
through this portion of the OSHA.


16. Workers’ Compensation Board of Alberta

o Remembering the Basics Booklet
http://www.wcb.ab.ca/workingsafely/ergobook.asp
This booklet is “designed to alert you to the potential for an RSI and assist you in
preventing one from occurring.”

17. Workers’ Compensation Board of BC

o Ergonomics: http://ergonomics.healthandsafetycentre.org/s/Home.asp
Guides for identifying and preventing MSIs, as well as back pain, are available.


18. WSIB of Ontario

o Making Ergonomics Work:
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFileEr
gonomics/$File/ergonomics.pdf
This 6-page brochure outlines the role of the ergonomist, and what he/she can
do to minimize risk in the workplace. A series of frequently-asked questions
(FAQs) are provided at the end of the end of the document.
o Return to Work Bibliography:
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/Public/RTWBibliography
This resource provides useful information about return-to work. The bibliogr


TYPES OF TECHNOLOGIES USED IN THE GARMENT INDUSTRY BY Leigh Hayden

Pre-production

CAD (computer-assisted design) software package for design, pattern-making, and marker-making. These software packages can be used in a few different ways. A base pattern can be made out of cardboard (“the old fashioned way”) and then placed on a digitizing table and its coordinates traced out to obtain a digital image of each pattern piece. Alternatively, instead of making the base pattern by hand, a new pattern can be made by electronically manipulating an already digitized pattern. In this way, developing new but not radically different styles and patterns can be done with relative ease. Sizing rules tell the computer how the dimensions of people grow. These sizing rules are not standard; they vary somewhat between companies and significantly between countries. With these rules, the computer can “grade” the pattern and enlarge or shrink the base pattern to obtain the pattern pieces for other sizes. Grading was traditionally done by hand and is a slow and difficult process. Once a pattern has been graded into all of the required sizes for a particular production run, a marker is developed with the aid of the computer to maximize fabric utilization. A marker is a map of how the different pattern pieces are laid out on the fabric. According to some sources, fabric is usually about 30% of the cost of the garment, so fabric waste minimization is essential to keep costs down. Marker development can be done manually, although it can take several hours and fabric utilization is usually not as efficient as it is when the computer is used. When the marker is completed it is usually printed out on a larger plotter and then delivered to the cutting floor. Most facilities we visited used Gerber technology for design, pattern making and grading, and marker making. The benefits of CAD technology are efficiency and accuracy. With CAD technology, businesses can develop products faster. In addition, since grading and marking is automated, the patterns are more accurate and the percentage of material usage is higher. CAD technology was first used in the garment industry in the 1980s.9 It has improved significantly in terms of functionality and user friendliness in the last five to ten years.

Another development in pre-production technology is 3-D body scanning. There are several different models of the 3-D body scanner, but they all do essentially the same thing—they automate measuring body dimensions. Automating this process does two things—it increases the accuracy of measurement (it is difficult to obtain accurate body measurements manually because of human variation and error),11 and it unobtrusively and quickly measures a vast number of body dimensions. Body scanning equipment, referred to as “booths”, ranges in price from USD

$25,000-$225,000. Some believe that in the near future it will be common for people to go to body scanning boutiques to have their measurements taken, receive an electronic copy of their measurements, and then download this information to a virtual store to purchase custom-made clothing online. Body scanning technology is the perfect complement for electronic clothing boutiques. An individual can use his or her data to either order custom-made clothes online or determine whether a particular ready-made style fits their own body properly. It is estimated that 38%-40% of all clothing purchased online is returned. Garment industry analysts project that body scanning technology will significantly decrease the return rate and increase profits of online stores.

Production

Spreading/Cutting

The first stage of production is cutting. Fabric is laid out on spreader tables in layers of 1 to 100, depending on the type of fabric and the size of the production run. A paper marker is placed on top of the fabric. Each pattern piece on the marker is identified with a code indicating the style of garment, size, colour, and type of piece. Smaller facilities with short production runs or custom-made orders do pattern cutting either with scissors or an electric hand-held fabric cutter. Some large volume facilities have invested in automated spreaders and cutters. At the plant, automated spreaders have been installed. Where ten people used to be employed to spread and cut fabric, in this plant it only requires two people, one to operate each machine. In the spreading area, fabric isbspread out into several layers on one end of a very long table. At the plant, air is blown up from the bottom of the spreader table so the fabric can be slid down the table to the cutting area once the fabric spreading is complete. In the cutting area, the table is equipped with a vacuum to keep the many layers of fabric in place. Although a paper marker is laid over the fabric, the electronic cutter does not follow the lines of the marker. The marker is used for labelling the pattern pieces. The marker is downloaded into the automated cutter. The operator starts the cutter and it quickly and accurately cuts the fabric. Once the cutting step is complete (whether the cutting is done by hand or with an automated cutter) the fabric pieces are bundled, labelled and sent to the sewing area.

United Production System (UPS)

A UPS is an overhead track where garment pieces are moved from one sewing step to another, in sequence, until the garment is complete. It was developed in the 1970s to help streamline the production process. It can save time and can improve efficiency by bringing the work to the sewing machine operator (SMO). The plant that we visited with the UPS system makes only one type of garment. The UPS system is ideal for this type of production because the production steps do not change. For facilities that make a variety of different garments in a variety of different styles. UPS set-up must be flexible because the order and number of sewing steps changes with each type of garment.

Modular Sewing

In modular sewing, a team of usually four SMOs (sewing machine operators) work together to complete a garment from start to finish. Each team member may be responsible for two or three steps in the construction. This type of work usually requires highly skilled and experienced sewing machine operators. They must be trained on a variety of machines and understand a multitude of different operations. a modular team system has been implemented to reduce in-progress inventory and speed up order filling so that rush orders can be shipped to the customer within 48 hours. This system also allows the firm to monitor the performance of each team and base bonuses on the number of garments produced above quota for each team. Bonuses are team-based rather than based on individual performance. If a team member is not performing to standard, the rest of the team pressures that person to increase their output.Thus, peer pressure as well as bonus incentives encourage SMOs to work harder and faster.

Stand-up Sewing Machines

There is some debate as to whether stand-up sewing machines are desirable.

The workers initially rejected the stand-up machines and many walked out. Given time, we were told, the sewing machine operators who remained on began to prefer them to the sit-down machines, and some SMOs who quit heard that it was a positive change and asked for their jobs back. Stand-up machines are in theory less fatiguing because they offer more mobility. While operating a stand-up machine, the operator stands on a micro-sensor pad to reduce fatigue and controls the machine using light-touch foot pedals. We were told that sitting down and bending over a machine all day is much more fatiguing and ergonomically taxing than standing at a machine. Thus, it is said that workers have accepted stand-up machines because they find the work less fatiguing and they also achieve higher efficiency, which means more bonuses and higher pay. Others facilities have not embraced the stand-up machines.

Other Sewing Machine Technology

Other sewing machine technology, such as thread cutters and machines that automatically place the sewing needle in the down position once the machine is stopped, have increased efficiency and ease of sewing.

Automated embroidery machines have replaced hand embroidery. An electronic copy of the desired logo or inscription is read by the machine and automatically stitched into the fabric. This type of work used to take hours of skilled labour, but now an operator simply places the fabric under the needle, instructs the machine to read the electronic file, and presses a button. Other production technology has focused on “small parts preparation”, work that is standard and simple. Other “small parts preparation” technology, such as automatic back pocket and label sewing, reduce the time and skill level needed for these steps.

For large-scale manufacturing, the lower labour costs in developing countries such as China and Mexico make a considerable impact on the cost of each garment piece, enough to easily make up for increased shipping costs and lead times.

Communication Technology

Large garment manufacturing firms in rely on sophisticated communication technology software systems. Communication technology is critical for larger multinational corporations in a variety ways. First, plants facility operate on an automatic ordering system. When the inventory levels of key garments for their customers (at least those who have agreed to use the automatic reorder

system) drop below a certain point, an order is automatically placed at the plant. Once the order comes in, it can be shipped within 48 hours (if the items are in their standard colours—otherwise the order will be shipped in over 48 hours). This ensures that stores have sufficient inventory, but stores do not have to overstock because thereorder time is so short.

The second type of communication technology involves relaying design information from design shops to manufacturing facilities in developing countries. Once a new garment has been designed, and the pattern developed and graded, the information must be sent overseas and the instructions for the garment construction must be communicated. Good communication is key, due to the cost of miscommunication and the significant barriers to communication, such as

language and geography. Communication technology to relay and discuss the information has been developed by CAD software companies, such as Gerber and Lectra, as part of their full suite. However, when one sight has a Gerber system, and the other has a Lectra system, there can be compatibility issues. Finally, another important feature of a software package such as Gerber or Lectra is specification communication. Companies that have their products manufactured in a number of different locations around the world must maintain standards and quality. Using industry-particular software, companies can communicate fabrication specifications to all of their customers to ensure their product needs are understood and met.

This article Sortir from A report for the Manitoba Research Allianceon Community Economic Development in the New Economy 2005

Colour Fastness Tests

Crocking , Laundering, Dry cleaning

Burnt gas fumes

Light (Fastness)

Perspiration

Pressing, Sea water, Water, Chlorinated

pool water

Ozone

Colour Measurement

Colour Specification/Passing/Sorting

Whiteness, Colour difference

Dye strength

Dyeing and Finishing

Mercerization in Cotton

Identification of Dyeclass, Dye strength

Dyeing properties, Identification of

finishes

Evaluation of auxiliaries

Raw Materials and General

Fibre identification and content

Wool grade, Wool Fibre Length

Solvent extractable content

Feather/down mixtures (Lorch)

Non Fibrous Material on Fabric

Ash Content/Moisture Regain

Fibre Melting Point and Cross-Section

Pacifier Evaluation

Hazardous Products – Toys

Yarn Test

Linear density, Twist, Breaking Strength

Filament Count

Fabric Construction

Mass, Fabric Count, Weave, Yarn Crimp

Stitch length in knits, Yarn linear density

Fabric thickness

Frosting

Spectrophotometric Analysis

U.V. Radiation Transmittance, UPF Colour

Fabric Performance Test

Air permeability

Abrasion Resistance –

Accelerator/flex/Taber/ Martindale/Stoll/Stroll/Wyzenbeek

Blocking, Breaking strength, Bursting strength

Chlorine retention, Cold crack

Crease recovery (Angle method), dry or wet

Delamination of coating, Downproofness

Fabric Wrinkle Recovery

Microbiological resistance

Modulus (BSI)

Mothproofing Resistance (IWS)

Oil stain release, pH Value of Water Extract

Pilling resistance – Tumble Box, Random

tumble, Martindale or Brush

“R” / “Clo” value

Electrical Resistivity

Seam Slippage

Shrinkage on laundering,Domestic/Commercial

P.P. Rating

Shrinkage on wetting/steaming/dry cleaning

Snagging resistance, Static cling, Static decay

Stiffness (cantilever test)

Tearing strength – Elmendorf/Single rip or Trapezoid

Water absorption, Water permeability (k)

Water resistance

Water vapour transmission and Diffusion

Yarn shifting

Stretch and Recovery

Carpet Tests

CAN/CGSB-4.129M, CAN/CGSB-4.161M

Aachner (ISO 2551 dimensional stability)

Delamination, Density

Electrostatic properties

Hexapod, Pile face weight

Resilience to Static Load

Separate undercushion CAN/CGSB-20.23

Stain resistance

Tuft bind

Fabric Analysis and Troubleshooting

Warp streak analysis

Filling band analysis

Barré analysis (circular knits)

Foreign contaminant analysis

Analysis of off-shade dyeings

Cotton maturity evaluation

Determination of sources of fabric holes and weak yarns (finished fabric)

Fiber defect analysis

General Testing

Yarn crimp (woven)

Count and twist from yarn in fabric

Dye-on-fiber

Mock dyeing/leveling

Strip dye/re-dye

Color reflectance measurement

Blend analysis

Analysis of fiber distribution in yarn

Denier by microscopy

Yarn cross sections

Chemical damage assessment

Dye rate and capacity studies

PET density determination

Sonic modulus of filament or tow

ASTM Test Methods

Fiber identification

Qualitative textile analysis

Flammability of apparel textiles

Differential dyeing of cotton

Extractable matter determination

Moisture regain

Boiling water and dry-heat shrinkage

Moisture level in textiles

Bow and skewness test for woven and knitted fabric

Bulk determination for textured yarns

AATCC Test Methods

Absorbency of bleached textiles

Alkali in bleach baths containing hydrogen peroxide

Appearance of apparel and other home textiles after repeated launderings

Ash content of bleached cellulosic textiles

Instrumental color measurement of textiles

Colorfastness to acids and alkalis

Colorfastness to bleaching with chlorine

Colorfastness to bleaching with peroxide

Dimensional changes in automatic home laundering of woven or knitted fabrics

Dimensional changes in commercial laundering of woven or knit fabrics

Extractable content of greige and/or prepared textiles

Qualitative and quantitative fiber analysis

Gray scale for color change

Gray scale for staining

Mercerization in cotton

pH of water-extract from bleached textiles

Whiteness of textiles

Wrinkle-recovery of fabrics

What is a Textile?

The term textile can be applied to several types of materials under a couple of

related definitions. The most basic definition of a textile is a material that has been

fabricated by some type of weaving process. This definition is derived from the Latin

root of the work “textile,” textere, which means “to weave.” The term textile can also be

applied to materials manufactured by the interlacing of yarn-like materials, such as

objects made by braiding, knitting, and lacing, as well as some non-yarn based materials, such as felts, in which the fibres have gained coherence by mechanical treatments orchemical processes. In rare cases, pelts, hides, and plastics may also be considered textiles, especially when they are used in the manufacture of clothing items (Leene, 1972).

Textile Fibres

All textiles are made of fibres, that are technically defined as “a unit of matter

with a length at least 100 times its diameter, a structure of long chain molecules having adefinite preferred orientation, a diameter of 10-200 microns, and flexibility” (Landi,

1998, p. 8). Variations in fibres on both the microscopic and the visible levels can have a great impact on the behavior and deterioration of a textile object, and learning the basic properties of textiles can greatly aid in caring for them. There are three major factors that determine the final characteristics of any textile- the fibre form, the source of the fibre, and the method of constructing the final product (Landi, 1998).

Fibre Sources and Forms

Fibres come in one of two forms based on the length of the fibre. A filament is a

fibre of continuous length. Both natural and man made filaments can be extremely long.

Silk worm cocoons, for example, can contain about two miles of continuous twin

filaments, and man made filaments from spinning machines can be even longer. Filament yarns are typically thin, smooth, and lustrous. A staple, on the other hand, is a fibre of limited length ranging from about one-quarter of an inch to many inches in length. Staple fibre yarns tend to be thicker, fibrous, and non-lustrous. (Miller, 1969).

There are three catagories of fibres based on source- natural fibers, mineral fibers,

and man made fibers. Mineral fibres include glass and asbestos and are normally not

directly involved in textile production so only the natural and man-made fibres will be

discussed here. All natural and man-made fibres on a microscopic level are built of

organic polymers, large carbon based molecules composed of a single unit repeated many times. Different types of polymers result in different fibre, and eventually different

textile characteristics (Landi, 1998).

Natural Fibres

Among the natural fibers, silk and wool come from animal sources while the

common vegetable sources are cotton and flax (Landi, 1998 and Miller, 1969). The

silkworm, Bombyx mori, produces silk fibres when it spins a cocoon to protect itself in

the pupa stage (Finch and Putnam, 1985). The fibres are constructed from amino acids

that are cross-linked and generally oriented parallel to the fibre axis. This is referred to

as a crystalline chain structure, and this structure is responsible for the strength of silk

fibres. Wool fibres are also constructed of amino acids except they are arranged into long helical (spiral shaped) molecules making wool much more extensible than silk (Landi, 1998). The fibres, because of this structure, also tend to shrink and mat together when washed in hot, soapy water. This is referred to as felting (Miller, 1969). Wool fibres, like human hairs, are difficult to press into sharp folds, and permanent folds can only be achieved through chemical processes. The natural function of wool is to keep the animal on which is grows dry. Even when incorporated into a textile object, wool fibres retain the ability to absorb up to one-third of their own weight in water before feeling damp to the touch (Finch and Putnam, 1985).

Vegetable fibres are constructed of cellulose polymers which join together to

form long, flexible, and very strong long-chain molecules (Landi, 1998). The function of

flax is to hold the flax plant upright and carry moisture through the plant, thus linen

(fabric that is made from flax fibres) will have a tendency to draw moisture to itself.

Cotton fibres come from the seed heads of the cotton plant and surround the seed before it drops. Both cotton and flax are stronger when wet and humidity is a requirement for weaving cotton fibres (Finch and Putnam, 1985).

Man-Made and Metal Fibres

Man-made fibres were first developed in an attempt to make artificial silk, and

typically have a high degree of crystallinity like silk. While no true substitutes for silk

were ever developed, the research did lead to the development of several types of manmade fibres that can be produced via various chemical processes. These fibres can be divided into two categories- regenerated fibres and synthetic fibers.

Regenerated fibres are made from natural materials that have been dissolved and

then extruded as filaments. Regenerated fibres made from cellulose, commonly termed

rayon, have become the most commercially important. Synthetic fibres include

polyamides (commonly known as nylons), polyesters, and polyvinyls (Landi, 1998 and

Miller, 1969). Metal can also be fashioned into a filament like form and used in textiles.

Consequently, metal threads are sometimes classified as a type of fibre. Gold and silver

alloyed with baser metals such as copper are the most common materials used for metal thread production. The metal is beaten or drawn into very thin laminates and usually wound around a central fibre core that can either be silk, linen, or, in rare cases, cotton. Sometimes the laminate is attached to paper or an animal membrane before it is used. Metal fibres are typically more resistant to deterioration than organic fibres and are often the only intact parts of very ancient textiles (Landi, 1998).

 

From Fibre to Fabric

Yarn Based Structures

In all fabrics except bonded fabrics and felt, fibres are twisted into thicker

structures called yarns or threads before being used. The process of creating yarns is

called spinning. Yarns can be spun in either the clockwise or counter-clockwise

direction. One direction is termed the Z direction and one is termed the S direction.

After the initial yarn is spun, several yarns can then be twisted together to form ply yarns (i.e. two ply, three ply). These types of yarns are typically thicker and stronger than single ply yarns (Landi, 1998).

Yarns can be woven, knitted, braided, and laced or netted to create fabric. Each

type of structure has an effect on the elasticity and durability of the final product.

Diagrams of the different structures are provided in Appendix A. Woven fabrics consist

of two series of threads that are interlaced at right angles to one another. The two thread series are termed the warp and the weft, with the warp threads running the length of the fabric and the weft threads running the width of the fabric. The simplest form of weaving, plain weave, is shown in figure 1 of Appendix A. The edge on the long sides of a piece of woven fabric is termed the selvedge. The selvedge provides a neat edge to the fabric as well as a secure grip for finishing machinery in machine made fabric. It is often different in appearance and structure to the rest of the fabric. Depending on the method of weaving, the density and type of interlacing can vary, both of which affect the final appearance and handle of the fabric. In general, no matter what method of weaving is used, the fabric will show little capacity for stretching beyond the natural elasticity of the materials in either the warp or weft direction. Instead, a woven piece of fabric will stretch more easily in the bias direction, the diagonal of the fabric that is normally at a forty-five degree angle between the warp and the weft. Knitted structures are formed by interlocking loops of yarn, and, like weaving, there are several methods of knitting fabrics. A weft-knitted structure, so termed because it is constructed of horizontal rows of loops that are individually locked with the corresponding loop in the next horizontal row, is shown in figure 2 of Appendix A. Vertical rows of interlocked loops are termed wales and horizontal rows are termed courses. Knitted fabrics are much more susceptible to stretching and distortion than woven fabrics because any tension exerted on the fabric will distort the individual loops that form the fabric. Knitted fabrics are also easily unraveled, and significant damage can be caused by simply breaking one loop that, in turn, causes other loops to be released. Lacing and netting were formerly hand techniques in which yarns are twined or knotted around each other to form various open structures. Now most lace and netting is made by machine. A simple net structure is shown in figure 3 of Appendix A. Items made by lacing and netting are even more dimensionally unstable than knitted fabrics are (Miller, 1969) and the uses of such fabrics are limited; however, several types of banners were constructed with net bases in the nineteenth century. Advertisements for such

banners can be seen in figure 4 of Appendix A (Collins, 1979). Braiding involves the interlacing of yarns diagonally to form a narrow flat or tubular structure. A typical braid is illustrated in figure 5 of Appendix A. It is difficult to form large braided pieces either by hand or by machine due to the fact that all the constituent yarns must be kept in motion simultaneously and separately. Shoe laces and other kinds of cording as well as decorative braiding are common braided products. The diagonal direction of the yarns allows braids to be somewhat extensible in length and width (Miller, 1969).

Fibre Based Structures

Under the influence of heat, moisture, and mechanical pressure some types of

fibre can be made to mat together to form fabric without the need for yarn. Fabrics made in this way are called felts. Wool and a few other animal fibres are most suited to this type of fabric construction. Felt fabrics have no grain because the fibres do not lie in any particular direction, and because of this, felt can be cut in any direction without fraying or unraveling. Dense felts can be very strong and durable, but are generally stiff and do not drape well. Softer and suppler felts result from less dense fiber structures but there is also a loss of strength and a vulnerability to distortion associated with thinner felts that makes them unsuitable for most purposes (Miller, 1969). Pennants are a common type of historical felt textile in the United States (Collins, 1979). Fibres other than wool can also be bonded together through chemical rather than mechanical processes. These types of fabrics are referred to as bonded fibre fabrics. Bonded fibre fabrics are similar in structure to felt, although some types can be made with the majority of the fibres lying in one direction creating a fabric with a noticeable

grain. Bonded fibre research has not, however, been able to overcome the suppleness and durability problems shared with felt (Miller, 1969).

Textile Finishes

Any given textile will probably undergo one or more finishing processes before it

is used and many processes have been in use for hundreds of years. These processes are too numerous to list here, but they all serve at least one of the following purposes-

• to enhance the appearance of the fabric

• to improve the texture or weight

• to increase flexibility, durability, or ease of care

Finishing processes can be carried out either before or after the textile

construction process. Mercerizing, sizing, and weighing are some examples of finishing

processes that have been widely used for several centuries (Landi, 1998). Mercerizing isa finishing technique used on cotton yarn and cloth. Various concentrations of sodium

hydroxide, an alkali substance, are applied to make the finished textile piece more

lustrous, stronger, more absorbent, and easier to dye. Sizing is also a finishing technique for cotton. Gelatin sizing can be used to give the cotton a coated a papery look, and animal glue sizing made from fish skins can be used to give a greater luster (King, 1985). Weighting is “the process of loading either yarns or fabric with minerals, sugar, or other foreign matters mixed with the dyes, to make the goods look thick or feel heavy” (King, 1985, p.173). In silks this finish compensates for the loss of the natural compound sericin which is lost during the manufacturing process (Finch and Putnam, 1985). Other finishing methods were also used on silks to make lower quality silks appear more costly. These finishes employed gum, starch, oil, and wax based materials, most of which will not withstand washing (King, 1985).

Dyeing is another of the more common finishes with certain dyes becoming more

popular during certain periods. Early bandannas are often referred to as “turkey red”

bandannas because they were dyed a solid red color before a pattern was applied via

bleaching or printing. Figure 6 in Appendix A is an example of this technique (Collins,

1979). Early dyes were obtained from natural sources and varied greatly in quality and

ease of use. In 1856, W.H. Perkin, a British scientist discovered the fist synthetic dye by

accident and this lead to the development of a wide range of synthetic dyes that

eventually replaced natural dyes. Even with synthetic dyes, however, dying is a difficult

and complicated process due to the fact that many dyes on their own are not inclined to

be colorfast and most fabrics on their own are not capable of absorbing dyes, especially

in the case of man made fibres (Miller, 1968). Natural dyes, for example, almost always

required a metal salt to be applied to the cloth before dying to increase the affinity of the

dye for the cloth and, in some cases, to increase colorfastness or change the color of the dye (Landi, 1998).

 

Cut and Paste From

Basic Textile Care: Structure, Storage, and Display

Elizabeth Bittner

INF 392E Introduction to the Structure and Technology of Records Materials Pavelka Fall 2004

http://webspace.utexas.edu/ecb82/textile_care.doc

Lebih baik Mencoba tapi gagal daripada gagal mencoba

gagal

1831 – ia mengalami kebangkrutan dalam usahanya.
1832 – ia menderita kekalahan dalam pemilihan tingkat lokal.

1833 – ia kembali menderita kebangkrutan.
1835 – istrinya meninggal dunia.

1836 – ia menderita tekanan mental sedemikian rupa, sehingga hampir
saja masuk rumah sakit jiwa.

1837 – ia menderita kekalahan dalam suatu kontes pidato.
1840 – ia gagal dalam pemilihan anggota senat Amerika Serikat. 1842 –
ia menderita kekalahan untuk duduk di dalam kongres Amerika Serikat.

1848 – ia kalah lagi di konggres Amerika Serikat.
1855 – ia gagal lagi di senat Amerika Serikat.

1856 – ia kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden
Amerika Serikat.
1858 – ia kalah lagi di senat Amerika Serikat.

1860 – ia menjadi presiden Amerika Serikat.

kita mengenalnya sebagai Abraham Lincoln.

SOICHIRO HONDA : “Lihat Kegagalan Saya”

Saat merintis bisnisnya Soichiro Honda selalu diliputi
kegagalan.

Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dikeluarkan
dari kuliah.

Namun ia trus bermimpi dan bermimpi…

Cobalah amati kendaraan yang melintasi jalan raya.
Pasti, mata Anda selalu terbentur pada Honda, baik
berupa mobil maupun motor. Merk kendaran ini menyesaki
padatnya lalu lintas, sehingga layak dijuluki “raja
jalanan”.

Namun, pernahkah Anda tahu, sang pendiri “kerajaan”
Honda – Soichiro Honda – diliputi kegagalan. Ia juga
tidak menyandang gelar insinyur, lebih-lebih Profesor
seperti halnya B.J. Habibie, mantan Presiden RI. Ia
bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas,
duduknya tidak pernah di depan, selalu menjauh dari
pandangan guru.

“Nilaiku ?jelek di sekolah. Tapi saya tidak bersedih,
karena dunia saya disekitar mesin, motor dan sepeda,”
tutur tokoh ini, yang meninggal pada usia 84 tahun,
setelah dirawat di RS Juntendo, Tokyo, akibat mengidap
lever.

Kecintaannya kepada mesin, mungkin ‘warisan’ dari
ayahnya yang membuka bengkel reparasi pertanian, di
dusun Kamyo, distrik Shizuko, Jepang Tengah, tempat
kelahiran Soichiro Honda. Di bengkel, ayahnya memberi
cathut (kakak tua) untuk mencabut paku. Ia juga sering
bermain di tempat penggilingan padi melihat mesin
diesel yang menjadi motor penggeraknya.

Di situ, lelaki kelahiran 17 November 1906, ini dapat
berdiam diri berjam-jam. Di usia 8 tahun, ia mengayuh
sepeda sejauh 10 mil, hanya ingin menyaksikan pesawat
terbang.

Ternyata, minatnya pada mesin, tidak sia-sia. Ketika
usianya 12 tahun, Honda berhasil menciptakan sebuah
sepeda pancal dengan model rem kaki.

Tapi, benaknya tidak bermimpi menjadi usahawan
otomotif. Ia sadar berasal dari keluarga miskin.?
Apalagi fisiknya le! mah, tidak tampan, sehingga
membuatnya rendah diri.

Di usia 15 tahun, Honda hijrah ke Jepang, bekerja Hart
Shokai Company. Bosnya, Saka Kibara, sangat senang
melihat cara kerjanya. Honda teliti dan cekatan dalam
soal mesin. Setiap suara yang mencurigakan, setiap oli
yang bocor, tidak luput dari perhatiannya. Enam tahun
bekerja disitu, menambah wawasannya tentang
permesinan. Akhirnya, pada usia 21 tahun, bosnya
mengusulkan membuka suatu kantor cabang di Hamamatsu.

Tawaran ini tidak ditampiknya.

Di Hamamatsu prestasi kerjanya tetap membaik. Ia
selalu menerima reparasi yang ditolak oleh bengkel
lain. Kerjanya pun cepat memperbaiki mobil pelanggan
sehingga berjalan kembali. Karena itu, jam kerjanya
larut malam, dan terkadang sampai subuh. Otak
jeniusnya tetap kreatif.

Pada zaman itu, jari-jari mobil terbuat dari kayu,
! hingga tidak baik meredam goncangan. Ia punya gagasan
untuk menggantikan ruji-ruji itu dengan logam.
Hasilnya luarbiasa. Ruji-ruji logamnya laku keras, dan
diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda
menandatangani patennya yang pertama.

Setelah menciptakan ruji, Honda ingin melepaskan diri
dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai
berpikir, spesialis apa yang dipilih? Otaknya tertuju
kepada pembuatan Ring Pinston, yang dihasilkan oleh
bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Sayang, karyanya
itu ditolak oleh Toyota, karena dianggap tidak
memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur, dan
tidak laku dijual. Ia ingat reaksi teman-temannya
terhadap kegagalan itu. Mereka menyesalkan dirinya
keluar dari bengkel.

Kuliah

Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit cukup serius.
Dua bulan kemudian, kesehatannya pulih kembali. Ia
kembali memimpin bengkelnya.

Tapi, soal Ring Pinston itu, belum juga ada solusinya.
Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah
pengetahuannya tentang mesin. Siang hari, setelah
pulang kuliah – pagi hari, ia langsung ke bengkel,
mempraktekan pengetahuan yang baru diperoleh. Setelah
dua tahun menjadi mahasiswa, ia akhirnya dikeluarkan
karena jarang mengikuti kuliah.

“Saya merasa sekarat, karena ketika lapar tidak diberi
makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele
tentang hukum makanan dan pengaruhnya,” ujar Honda,
yang gandrung balap mobil.

Kepada Rektornya, ia jelaskan maksudnya kuliah bukan
mencari ijasah. Melainkan pengetahuan. Penjelasan ini
justru dianggap penghinaan.

Berkat kerja kerasnya, desain Ring Pinston-nya
diterima. Pihak Toyota memberi! kan kontrak, sehingga
Honda berniat mendirikan pabrik. Eh malangnya, niatan
itu kandas. Jepang, karena siap perang, tidak
memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal
mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk
mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang.

Setelah perang meletus, pabriknya terbakar dua kali.

Namun, Honda tidak patah semangat. Ia bergegas
mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan
mengambil sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kapal
Amerika Serikat, digunakan sebagai bahan mendirikan
pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi meletus menghancurkan
pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik Ring
Pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba
beberapa usaha lain. Sayang semuanya gagal.

Akhirnya, tahun 1947, setelah perang Jepang kekurangan
bensin. Di sini kondisi ekonomi Jepang porak-poranda.
Sampai-sampai Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk
membeli makanan bagi keluarganya. Dalam keadaan
terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda.

Siapa sangka, “sepeda motor” – cikal bakal lahirnya
mobil Honda – itu diminati oleh para tetangga. Mereka
berbondong-bondong memesan, sehingga Honda kehabisan
stok. Disinilah, Honda kembali mendirikan pabrik
motor.

Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya.
Motor Honda berikut mobinya, menjadi “raja” jalanan
dunia, termasuk Indonesia.

Bagi Honda, janganlah melihat keberhasilan dalam
menggeluti industri otomotif. Tapi lihatlah
kegagalan-kegagalan yang dialaminya. “Orang melihat
kesuksesan saya hanya satu persen. Tapi, mereka tidak
melihat 99% kegagalan saya”, tuturnya

Belajar dari (sampai ke) CHINA

Apa yang tidak bisa dibuat oleh CHINA? Dari sekedar meniru berbagai produk Negara maju hingga mengkreasikan produknya sendiri. Berbagai jenis produk mereka bisa membuat dan memasarkannya! Dari sekedar tusuk gigi, mainan anak, makanan, sandang, asesoris, elektronik hingga permesinan dengan teknologi mutakhir. Sulit mencari produk yang tanpa label Made In China. Hebatnya lagi mereka mampu memasarkan berbagai produknya tersebut ke seluruh dunia sesuai dengan kualitas dan harga produk yang mereka ciptakan. Meski terkadang kualitasnya menengah ke bawah namun soal harga produk China sangat memenuhi selera konsumen terutama di Negara berkembang. Industri di China juga berkembang dari hulu ke hilir semua industry tersuport dari bahan baku, permesinan hingga tenaga kerjanya. Sebagai salah satu Negara berpenduduk terbesar di dunia China mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya.

China tidak pernah merasa malu untuk mengembangkan industry yang berteknologi rendah. Hampir semua barang yang dibutuhkan manusia mereka mampu membuat sekaligus memasarkannya. Ketertinggalan teknologi dari Negara maju mereka siasati dengan meniru produk dari Negara maju. Meski kualitas produknya tidak sehebat aslinya namun dari sisi harga China mampu membuatnya jauh lebih murah. Cerdasnya lagi mereka mampu mencari tempat-tempat pemasaran yang sesuai dengan kualitas dan harga dari produknya. Mereka juga sangat percaya diri dan mampu mengembangkan brand Made in China meski produk tersebut meniru dari produk Negara lain yang lebih maju. Industri China juga memiliki value chain yang baik semua tersuport dari hulu ke hilir.

Mengapa kita tidak meniru China?………………………………………………………

The Apparel Production Process

From: “Fashion Forward Introduction to the Apparel Industry February 2002”  prepared Assessing the Future of Apparel Manufacturing in Los Angeles County by Los Angeles Regional Workforce Preparation and Economic Development Collaborative

Apparel manufacturing involves at least 14 different steps, beginning with the idea or design

concept and ending with a finished product.

Research and Development

Market research is the first step in the apparel production process. Market research can be

defined as “the systematic and objective approach to the development and provision of

information for the marketing management decision-making process.”7 Designers and

merchandisers may conduct market research in order to forecast fashion trends. Trade

associations also conduct market research to provide important information to apparel

manufacturers.

Market research can be divided into two main categories: consumer research and market

research. Consumer research generates information about consumer behavior and

characteristics. Consumer research is conducted formally and informally, using a variety of

methods. Information may be collected by polling consumers in target demographics, as well as

by observing what youth wear. Designers tap both formal and informal sources—trade

publications, popular media (such as consumer magazines and newspapers), television, movies,

sports figures, retailing reports, trends popular in Europe, and ethnic attire—for clothing

inspiration.8

Market research includes both short-range and long-range forecasting. Short-range forecasting

includes:

• Analyzing consumer spending patterns,

• Tracking sociological, psychological, political, and global trends,

• Researching business trends (such as new computer technologies), and

• Studying competitors’ products and tracking what is selling at retail.

In contrast, long-range forecasting includes:

• Determining the desired increased sales growth for a company,

• Predicting retailing changes, and

• Studying competitors’ products and tracking what is selling at retail.

In addition, companies and designers research color, fabric, and trimmings for each clothing line.

Designers often collect fabric swatches and garments for future inspiration. These may include

antique fabrics and trims as well as clothing or fabrics from other countries and cultures.

Product Design

Many apparel companies hire both merchandisers and designers as part of their design and

development team. Merchandisers often oversee and guide the design team to determine what,

when, and how much apparel to produce. At planning meetings, designers use concept boards to

present their ideas to the development and management teams. These concept boards are

typically collages of color and fabric swatches, fashion sketches, and magazines photos that

capture the theme or mood of the design ideas. Previous season’s sales figures, sales forecasts

for the new season, and the overall outlook of upcoming seasons will also be discussed in these

planning sessions.

Designers begin to materialize their ideas using hand sketches, off-the-rack garments, technical

drawings, three-dimensional draping on dress forms, or computer-aided design (CAD). CAD is

becoming increasingly popular, partially due to the ease with which images can be redrawn,

altered, and modified; and partially attributable to the active marketing efforts of apparel

computer system manufacturers such as Gerber Technology, Lectra Systems, Pad Systems, Inc.,

Snap Fashun and Tukatech, Inc.

After the design team reviews the line, designers transform those final designs destined for actual

production into sample garments. If the product is to be made offshore, the final designs are

translated into garment specification sheets. A garment specification sheet consists of all the

important information required to complete a pattern and prototype of the design. Increasingly,

garment specification software programs facilitate this process.

Fabric Selection and Inspection

Designers specify the fabric as part of their design concept. Designers may develop new styles

for fabrics that have been successful. In other cases, untested fabrics may inspire new designs.

Once the final fabric has been determined, the manufacturer contacts a textile supplier and places

a tentative order for that fabric (also called “taking an early position”), based on estimates of the

line’s sales.

Apparel manufacturers inspect the fabric stock upon arrival, so that any fabric irregularities are

caught early in the production process. Textile producers also generally inspect fabrics before

sending them to manufacturers. These inspections are an important part of quality control, which

takes place at nearly every stage of apparel production.

New fabric printing technologies have dramatically decreased the amount of time between

ordering a fabric sample and receiving it, if the yarn and base fabric are available. For short-run,

limited volume apparel, man-made fabric sample prints can be designed and printed in less than

48 hours. For larger volume orders, fabric printing can take up to 10 weeks.

Patternmaking

Once a designer has completed a drawing of a garment, it is transformed into a sample pattern.

“Patternmaking” is the process of creating all the correctly sized pieces needed to make a

complete garment.

For many smaller manufacturers, pattern making is still done on paper because the cost of

computerized systems remains prohibitive. The patternmaker may use one of the following

techniques to develop a sample pattern. S/he may “manipulate” a new pattern by using

geometric rules to modify or alter existing pattern pieces. S/he may translate a design that has

been “draped” and pinned on a dress form by converting the shapes of the draped garment

sections into paper pattern pieces. Alternatively, s/he may pin pieces of muslin to a garment

being copied and rub tailor’s chalk over the seams and darts, making a “muslin rub.” The chalk

markings are then used to create a flat paper pattern.

From this initial pattern, a sample garment is developed. The sample process allows a designer

to correct any problems inherent in translating a one-dimensional sketch into a two-dimensional

garment; it ensures that the designer’s fabric yardage specifications are accurate; and it provides

an opportunity to spot potential production problems inherent in a design. Once the sample is

made, the manufacturer makes a small batch of duplicates for its sales force to test market. If

they sell well, the garment goes into larger volume production.

Although many firms still make patterns by hand, larger manufacturers make production patterns

on a computer using CAD software. Other systems have been developed that allow

patternmakers to create patterns manually by using a life-sized, sensitized table and a stylus

attached to a computer. As the patternmaker indicates points with the stylus, the pattern pieces

are automatically entered into the CAD system where they can immediately be accessed for

grading and marking. Although pattern making is becoming increasingly computerized,

patternmakers still must learn the manual method because making patterns manually develops an

advanced understanding of garment construction, knowledge that cannot yet be replaced by a

computer.

Grading

Patterns initially are made in only one size. In order to produce clothing that fits various body

types and sizes, the pattern pieces must be increased or decreased geometrically to create a

complete range of sizes. The process of resizing the initial pattern is called “grading.” Each

company determines its own grade specifications for each size, and size specifications vary

slightly from manufacturer to manufacturer.

Although many small firms still use traditional grading methods, grading, like patternmaking, is

becoming increasingly computerized. Using a CAD system, the pattern can be resized according

to a predetermined table of sizing increments (or “grade rules”). The computerized plotter can

then print out the pattern in each size. Because the productivity gains are so great, small- to

medium-sized manufacturers are beginning to acquire their own CAD systems for grading.

Alternatively, they may use an outside grading service to perform this function.

Marking

Once the pattern is graded, the fabric must be prepared for cutting. In order to spread the fabric

properly, the spreader must know how the pattern pieces will be placed on the fabric. “Marking”

refers to the process of placing pattern pieces to maximize the number of patterns that can be cut

out of a given piece of fabric. Firms strive for “tight” markers largely because fabric is one of a

manufacturer’s most significant business costs, often exceeding the cost of labor. Although

markers can be made by hand or using CAD software, the computerized method is up to eight

times faster. Once a marker is completed, a CAD system can use a plotter to print a full size

layout on a long sheet of paper. This layout becomes the guide for the cutter.

Spreading

“Spreading” is the process of unwinding large rolls of fabric onto long, wide tables in

preparation for cutting each piece of a garment. The number of layers of fabric is dictated by

the number of garments desired and the fabric thickness. Spreading can be done by hand or

machine. Depending upon the fabric and cutting technology, up to 200 layers of fabric may be

cut at one time. Fabrics that are more difficult to handle are generally cut in thinner stacks.

Cutting

Once the marker is made, pattern pieces must be cut out of the specified fabric, a process called

“cutting.” Currently, several cutting techniques exist, ranging from low- to high-tech.

Although scissors are used very rarely—only when working with very small batches or sensitive

fabrics—cutting continues to be done by hand, particularly in many lower volume

establishments. Here, cutters guide electric cutting machines around the perimeter of pattern

pieces, cutting through the fabric stack. An electric drill may be used to make pattern notches.

The accuracy and efficiency of this system is considerably less than in computerized cutting

systems.

Computerized cutting systems are achieving more widespread use as technology costs decrease

and labor costs rise. These computer-driven automated cutters utilize vacuum technology to hold

stacks of fabric in place while cutting. Cutting blades are sharpened automatically based upon

the type of fabric being cut. Gerber Garment Technology manufactures one of the most

commonly used cutting systems. This technology has the advantage of being highly accurate

and fast, but does cost considerably more than other cutting techniques.

Bundling

“Bundling” is the process of disassembling the stacked and cut pieces and reassembling them in

production lots grouped by garment unit, color dye lot, and number of garments. Manufacturers

use a variety of bundling methods depending upon their needs, with four basic systems being the

most common among local manufacturers10:

1. Item bundling – all pieces that comprise a garment are bundled together.

2. Group bundling – several (10-20) garments are put together in a bundle and given to a

single operator or team to sew.

3. Progressive bundling – pieces corresponding to specific sections of the garment (such

as sleeves or a collar) are bundled together and given to one operator. Other

operators sew other parts of the garment, which are then assembled into the finished

garment in the final phase.

4. Unit production system (UPS) – individual garment pieces are delivered to sewers

using a computerized, fully mechanized “assembly line” that runs throughout the

manufacturing facility. Using a UPS computer monitoring system, a manufacturer

can fully track the production of a garment, identify where sewing slowdowns are

occurring, and reroute garment pieces to other sewers who work more quickly.

Gerber Garment Technology Inc. manufactures a UPS system, which eliminates the need for

passing apparel piece bundles from worker to worker. This lowers labor costs because

employees spend less time handling bundles and more time sewing. It also facilitates short-cycle

manufacturing.

Modular or “team based” manufacturing is another type of bundling that combines some of the

above characteristics. Developed in Japan, it is the grouping of sewing operators into teams of

eight to ten. Rather than each sewer performing a single task, they work together on a garment

from start to finish. One-third of the U.S. apparel industry has switched to either unit production

or modular manufacturing. In Los Angeles, however, only a few major manufacturers engage in

computerized unit production (constituting about ten percent of total production) while the

majority of contractors still use progressive bundling.11

Bundling workers also carry out important quality control functions. They inspect the garment

pieces for cutting problems, fabric irregularities, or any other problems that may have occurred

in production thus far.

Sewing

This is the main assembly stage of the production process, where sewers stitch fabric pieces

together, and a garment is assembled. Computerized sewing machines, costing upwards of

$100,000, can be programmed to sew a specific number of stitches to perform a standard

operation, such as setting a zipper or sewing a collar. However, even though new machines

mechanize and hasten the sewing process, sewing remains largely labor-intensive.

There are four general types of sewing machines: single-needle machines, overlock machines,

blind-stitch machines, and specialized machines. Single needle machines are most common, as

are their operators. Because operating more complicated machines requires additional training,

there is frequently an oversupply of single-needle operators and a shortage of sewers who can

use other machines.

Sewers need to be familiar with many different types of fabric and how to stitch each, but they

usually specialize in a particular fabric or a particular machine. Working with cotton knit fabrics

is very different from working with denim, silk, or linen. Learning how to work with each fabric

type is part of the training—usually informal—that sewers undergo. Sewers may also specialize

in zipper-setting, embroidery, and other hand stitching techniques.

Sewers may also affix labels. Certain labels identify the garment as belonging to a particular line

and designer. Other labels inform the consumer of fabric content, care instructions, country of

origin, size, or production by a union shop.

Pressing or Folding

Some pressing, termed “underpressing,” may be done in the course of assembling a garment, for

example, pressing seams open or ironing a collar. Most pressing is done after assembly to

improve the appearance of a garment. In other cases, especially with knits, garments are simply

folded instead of pressed. Although pressing remains largely a manual task, new automated

processes exist that apply force and steam to garments placed over a body form.

Finishing and Detailing

“Finishing” is the addition of special detailing such as pleats, embroidery and screen printing to a

garment. This includes hand stitching (unseen handwork done inside collars and lapels to give

them shape) and its automated substitutes. This may also include adding buttons, hooks, eyes, or

trims, as well as clipping loose threads. All finishing of moderate- and lower-priced garments is

done by machine.

Dyeing and Washing

For some garments, dyeing is done after final assembly in order to ensure a perfect color match

for items intended to be worn together. In jeans manufacturing, washing is often a final stage in

finishing in which various washing techniques are used to give denim a ‘stonewashed’ look, or

faded, bleached, and aged appearances.

Quality Control

Quality control helps to ensure that all products meet production standards and match the

original sample. Quality control occurs throughout the production process, but once a garment is

constructed, quality controllers perform a final check. Quality controllers inspect garments for

sewing irregularities, uncut threads, measurement errors, fabric imperfections, and other similar

flaws.

Ticketing and Bar-coding

Increasingly, retailers request that manufacturers supply them with “hanger ready” garments; in

other words, the garments must be pre-ticketed with bar-coded price tags attached and hung on

the hangers the retailers will use. Previously, retailers were responsible for ticketing, but

retailers have shifted this burden to manufacturers. A contractor or a distribution warehouse

routinely handles the ticketing.

March 2017
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Recent Comments

Google Adsense